"Rakornas akan memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya adalah merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan untuk memproses kader yang bermasalah," katanya di lokasi rapat koordinasi nasional (Rakornas) Partai Demoktrat, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Menurut dia, nama-nama kader Partai Demokrat yang bermasalah belum dimasukkan ke dalam catatan Dewan Kehormatan, tapi baru sebatas mengumpulkan data.
"Nanti setelah Rakornas selesai dan setelah disampaikan rekomendasinya, baru kemudian Dewan Kehormatan memasukkan nama-nama kader yang bermasalah dalam catatan Dewan Kehormatan," ujarnya.
"Karena hal itu merupakan tindaklanjut dari rekomendasi Rakornas," katanya.
Menurut Mubarok, kader yang bermasalah akan diproses sesuai dengan tingkat pelanggarannya, mulai dari sanksi peringatan lisan, peringatan tertulis, hingga sanksi terberat pemecatan.
Mubarok menegaskan, sanksi akan diberikan sesuai dengan aturan organisasi, bukan atas tekanan eksternal.
"Belum etis menyebutkan nama kader bermasalah yang masuk dalam catatan Dewan Kehormatan saat ini, karena rekomendasi itu baru akan diterbitkan pada Rakornas yang akan berakhir Minggu (24/7) petang," katanya.
Menurut dia, pemberian sanksi terhadap kader bermasalah merupakan upaya penyelamatan partai sekaligus penegakan jati diri partai, seperti arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Presiden Republik Indonesia, agar Partai Demokrat mengedepankan politik yang santun, bersih, dan berkinerja baik.
"Jati diri partai itu sudah lama menjadi jati diri Partai Demokrat, tapi realitasnya ada saja kader yang tidak santun, tidak bersih, dan tidak berkinerja baik," kata Mubarok.
Oleh karena itu, ia mengemukakan, melalui rakornas tersebut Partai Demokrat ingin meneguhkan kembali jatidiri partai yang saat ini belum benar-benar teguh.
Apalagi, kata dia, saat ini Partai Demokrat juga diterpa isu yang berupaya merusak citra partai.
"Karena itu, dalam upaya penyelamatan partai, Dewan Kehormatan telah mengumpulkan data-data kader bermasalah, untuk ditindaklanjuti," katanya.
(T.R024/R010)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
