Hal itu dipertanyakan oleh anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Iskandar saat audensi dengan pihak PT Semen Padang yang dihadiri olehh Dirut PT Semen Padang Munadi Arifin dan Komisaris Utama Letjen TNI (purn) Muzani Syukur di Kantor PT Semen Padang, Padang, Selasa.
"Saya ingin minta klarifikasi soal nama salah satu Komisaris PT Semen Padang, Syarlinawati Akbar yang ada hubungan dengan salah seorang menteri KIB Patrialis Akbar. Tolong diperkenalkan latar belakangnya dan bagaimana sistem rekrutmen komisaris," tanya Iskandar.
Menurut Iskandar, pengangkatan Syarlinawati Akbar merupakan ada indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
"Kita ingin tahu bagaimana pola rekrutmen di jajaran direksi dan juga komisaris PT Semen Padang itu. Karena ini terkesan KKN," kata Iskandar.
Hal yang sama juga dikatakan oleh anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Hanura Erik Satrya Wardhana.
"Kita sangat menyayangkan bila memang benar salah satu komisaris PT Semen Padang adalah kakak kandung Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar," kata Erik.
Komisaris Utama PT Semen Padang Letjen TNI (purn) Muzani Syukur mengatakan, rekrutmen anggota Komisaris PT Semen Padang tergantung pada pemegang saham.
"Tidak ada campur tangan dari pihak internal untuk memilih komisaris. Pemilihan komisaris tergantung pada pemegang saham. Lebih baik ditanyakan kepada Menteri BUMN lah. Saya sendiri tahu setelah duduk sebagai komisaris," kata Muzani.
Syarlinawati Akbar adalah kakak kandung dari Patrialis Akbar yang lahir tahun 1952. Syarlinawati adalah Ketua Umum Forum Silaturahmi Kotamadya Padang.
"Benar, saya saudara kandung Menkum HAM Patrialis Akbar. Dan saya duduk sebagai komisaris adalah perwakilan masyarakat setempat," kata Syarlinawati.
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
