"Penyelenggaraan pidato kenegaraan ini dalam forum rapat paripurna khusus bersama dengan DPR RI," kata Ketua DPD RI, Irman Gusman, kepada pers di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Irman, menjadi tuan rumah penyelenggaraan pidato kenegaraan ini merupakan peristiwa dan prestasi yang luar biasa bagi DPD RI.
Menjadi tuan rumah penyelenggaan pidato kenegaraan ini, kata dia, adalah yang pertama kali diselenggarakan oleh DPD RI, sejak lembaga tersebut didirikan pada 2004.
"Kesepatan, menyelenggarakan pidato kenegaraan secara bergantian antara DPR RI dan DPD RI, merupakan realisasi dari perbaikan secara bertahap sistem parlemen di Indonesia," kata Irman.
Irman Gusman berharap, dalam demokrasi di Indonesia, parlemen Indonesia menerapkan sistem bikameral, yakni DPR RI dan DPD RI.
Dalam sistem bikameral ini, katanya, idealnya adalah sejajar dan saling mengawasi satu sama lain.
"Antara DPR RI dan DPD RI idealnya, memiliki fungsi dan kewenangan yang sejajar, bukannya salah satu lembaga sangat dominan, serta lembaga lainnya relatif tidak memiliki peran," katanya.
Guna mendorong perbaikan pola hubungan lembaga-lembaga negara dalam menegakkan demokrasi di Indonesia, menurut Irman, DPD RI mengusulkan amandemen kelima UUD 1945 yang saat ini sedang disosialisasikan.
Irman mengemukakan, dalam darft usulan amandemen kelima UUD 1945 ini, DPD mengusulkan perbaikan pola hubungan antar lembaga-lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
"Apa yang diperjuangkan DPD RI ini sudah mulai menampakkan titik terang," katanya.
Irman menjelaskan, DPD RI menyusun draft usulan amandemen kelima konstitusi ini setelah mencari masukan dari berbagai elemen masyarakat.
Oleh karena itu, Irman berharap, usulan amandemen kelima konstitusi ini bukan hanya gagasan dari DPD RI, tapi merupakan gagasan dari bangsa Indonesia.
"DPD hanya merangkum dan merumuskan dari gagasan dan pemikiran elemen bangsa Indonesia," demikian Irman Gusman.
(T.R024/S019)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
