Kartu prakerja merupakan inovasi pelayanan publik untuk menyalurkan bantuan secara masif pada seluruh masyarakat IndonesiaJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program kartu prakerja telah membawa dampak positif dalam hal kompetensi kewirausahaan, industri keuangan, ketahanan finansial, dan pengelolaan pangan bagi para penerima.
Menurutnya, dampak kartu prakerja tersebut didapatkan dari hasil penelitian independen yang dilakukan oleh Presisi Indonesia yang didanai Pemerintah Jepang, UNDP (United Nations Development Programme), dan Melinda and Bill Gates Foundation.
"Kita tahu program kartu prakerja merupakan program janji kampanye Presiden Joko Widodo yang telah disukseskan kepada Kementerian Perekonomian untuk mengoordinasikan program. Presiden menginginkan adanya pelatihan serta up skill bagi jutaan angkatan kerja, terutama saat ini kita sedang hadapi dua disrupsi yakni pandemi dan revolusi industri 4.0 atau transformasi digital," ucap Airlangga dalam webinar Evaluasi Dampak Kartu Prakerja di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, Airlangga menambahkan sejak awal pandemi COVID-19, pemerintah merefocusing program kartu prakerja sehingga tidak sekadar memberi pelatihan kepada masyarakat tapi juga menyalurkan bantuan sosial.
Pada 2020, pemerintah menyalurkan Rp20 triliun untuk program ini, Rp21 triliun pada tahun 2021, dan untuk tahun 2022 dana yang dianggarkan mencapai Rp11 triliun.
"Kartu prakerja merupakan inovasi pelayanan publik untuk menyalurkan bantuan secara masif pada seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini dilakukan dengan inovasi pemerintah yang menerapkan sistem end to end digital dengan sistem berbasis cloud, jadi dari Kementerian Keuangan akan langsung mengirimkan bantuan pada masing-masing e-wallet peserta," kata Airlangga.
Menurut Airlangga, saat ini pemerintah membutuhkan lebih banyak pelaku usaha swasta dan masyarakat umum untuk turut dalam pengembangan program kartu prakerja. Sementara pemerintah pada regulasi, standar prosedur, dan pelaksanaan program ini.
"Pemerintah harus memberi kesempatan untuk melakukan inovasi program ini agar service level meningkat dan semakin banyak masyarakat yang menikmati," imbuhnya.
Baca juga: Menko Ekonomi dorong Kartu Prakerja ciptakan pasar pendidikan digital
Baca juga: BKF sebut Program Kartu Prakerja tingkatkan produktivitas penerima
Baca juga: Pemerintah mendorong kebijakan turunkan kemiskinan di 212 wilayah
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2022
