Pesawat komersial juga bisa" Tjahjo KumoloJakarta (ANTARA News) - Kalangan DPR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) transparan membuka alasan dan detail pengeluaran biaya penjemputan Muhammad Nazaruddin yang menghabiskan uang negara hingga Rp4 milliar.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Tjahjo Kumolo, Minggu, mengungkapkan bahwa agak aneh jika untuk mengembalikan seorang tersangka hukum dari luar negeri harus menggunakan jet pribadi yang berbiaya besar.
"Pesawat komersial juga bisa, itu untuk pertimbangan efisiensi dan efektifitas. Tentunya KPK yang harus memberikan penjelasan terbuka," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan ini.
Tjahjo menyindir KPK karena tidak memberlakukan tindakan sama terhadap para tersangka kasus hukum lainnya yang melarikan diri ke luar negeri.
Dia menilai penangkapan Nazaruddin adalah tanda berakhirnya episode pertama dramatisasi kasus oleh KPK.
Sementara anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmon J. Mahesa berjanji untuk mendorong Komisi III DPR agar memanggil KPK dan seluruh aparat hukum terkait untuk menjelaskan keputusan mengeluarkan hingga Rp4 milliar untuk menjemput Nazaruddin.
"Uang dari mana itu? Kami punya hak mempertanyakan itu. Dari negara? Lembaga mana saja? Atau adakah donatur lainnya? Kami juga mempertanyakan kemampuan KPK melakukan penyidikan," katanya.
Sedangkan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Basuki Eka Purnama menilai KPK tidak perlu menjemput Nazaruddin dengan memakai pesawat jet pribadi, tapi cukup dengan penerbangan reguler kelas bisnis.
"Yang penting KPK harus bisa menunjukkan jangan sampai hasilnya nanti membenarkan persepsi ada rekayasa atau deal antara penegak hukum dengan yang bersangkutan," kata Basuki.(*)
D011/B009
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
