"Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus memperluas akses pasar nontradisional, membantu UMKM untuk siap ekspor, Alhamdulillah kita (Indonesia) telah mengesahkan beberapa perjanjian perdagangan internasional. Ini merupakan peluang besar pelaku usaha ekspor produk kelautan dan perikanan ke pasar baru," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dengan demikian, ujar dia, maka peluang ekspor produk kelautan dan perikanan kian terbuka dengan tercapainya persetujuan kesepakatan perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan berbagai negara.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya mengajak berbagai kalangan pelaku usaha, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas dan memanfaatkan peluang tersebut.
Disebutkan, misalnya persetujuan kesepakatan dagang antara Indonesia dengan beberapa negara Eropa (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss) yang tergabung dalam EFTA (European-Free Trade Association) melalui IE-CEPA (Indonesia European-Comprehensive Economic Partnership Agreement) telah menyepakati penurunan tarif impor, dan hampir seluruh tarif impor produk perikanan di negara-negara tersebut menjadi 0 persen sejak November 2021.
Selain itu, lanjutnya, liberalisasi perdagangan mencakup berbagai aspek antara lain: bidang jasa, investasi, sanitary and phyto-sanitary, hak kekayaan intelektual, ketentuan asal barang, trade and sustainable development, legal and institutional issues, dan cooperation and capacity building.
"Pembukaan akses pasar ke EFTA diharapkan dapat menyalurkan produk perikanan ke Eropa secara luas dan menjangkau wilayah Eropa Timur," paparnya.
Berikutnya, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan perundingan perdagangan bebas antara negara ASEAN (10 negara) dengan lima negara mitra, yaitu Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, dan Selandia Baru.
Selain menyepakati penurunan tarif bea masuk barang di antara negara anggota, RCEP juga memberikan peluang pemanfaatan regional rantai nilai dalam mengakses bahan baku dan pendukung bahan baku dengan preferensi tarif bea masuk yang lebih rendah.
Artati memaparkan potensi penurunan tarif bea masuk yang dapat diraih misalnya di Jepang, Indonesia akan mendapatkan pembebasan tarif (0 persen) secara bertahap untuk Tilapia, Catfish, Cobia, Crabs dan Swimming Crabs, Mussels, Snails, dan Fillet.
Kemudian untuk Tuna Olahan akan diturunkan bertahap dari 9,6 persen menjadi 4,7 persen. Di Korea Selatan, Indonesia berpeluang mendapatkan pembebasan tarif secara bertahap, di antaranya untuk Swordfish, Tuna, Makerel, Teri, Udang, dan Fillet.
"Di Tiongkok, Australia, dan Selandia Baru, Indonesia akan dibebaskan tarif bea masuk untuk produk perikanan," urainya.
Terakhir, kerja sama Indonesia Mozambique-Preferential Trade Agreement (IM-PTA) yang menyepakati penurunan tarif untuk Tuna Segar, Kepiting, dan Udang Beku. Indonesia mendapat pemangkasan tarif bea masuk sampai dengan 50 persen dari tarif normal yang berlaku.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan nilai produk domestik bruto (PDB) dan ekspor produk kelautan dan perikanan meningkat pada 2021 seiring pemulihan ekonomi nasional.
"Nilai produk domestik bruto perikanan sampai dengan triwulan III tahun 2021 telah tumbuh sebesar 4,55 persen, nilai ini lebih tinggi dibanding PDB perikanan triwulan III tahun 2020. Berdasarkan angka tersebut maka perekonomian sektor perikanan sepanjang triwulan I hingga triwulan III 2021 masih mengindikasikan terjadinya perbaikan performa dibandingkan tahun 2020," kata Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (26/1).
Baca juga: PT Perindo fokuskan pasar ekspor pada 2022
Baca juga: Menjaga laju ekspor perikanan terus melesat pada 2022
Baca juga: Menteri Trenggono sebut PDB dan ekspor perikanan meningkat pada 2021
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
