Ia menyebutkan, Presiden SBY sangat memperhatikan masalah pertahanan dengan memberikan porsi lebih anggaran terhadap Kementerian Pertahanan.
"Saya sebagai anggota Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap pidato Presiden SBY. Pidato SBY itu sudah sesuai dengan visi dan misi dari Komisi I DPR RI, terutama soal pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang produksi dalam negeri," kata anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf di Jakarta, Rabu.
Dengan pidato Presiden SBY tersebut, Kementerian Pertahanan sudah mulai segera memikirkan dan mengimplementasikan penggunaan anggaran sebesar Rp64,4 triliun.
"Kemenhan sudah mulai memikirkan bagaimana penggunaan anggaran sebesar itu agar efektif, berguna dan bisa mensejahterakan rakyat," kata Nurhayati.
Ia menyebutkan, salah satu penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan tentunya adalah pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk TNI.
Ia menyarankan, Kementerian Pertahanan sebaiknya tidak lagi membeli alutsista untuk TNI dari luar negeri.
"Sebaiknya Kementerian Pertahanan melakukan pembelian alutsista untuk TNI dari perusahaan-perusahaan dalam negeri (BUMNIS) seperti dari PT PAL, PT Pindad dan PT Dirgantara," katanya.
BUMNIS tersebut, kata dia, merupakan perusahaan yang mampu menghasilkan alutsista yang tak kalah dari sisi kualitas dan harganya dibanding perusahaan luar negeri yang selama ini selalu dibangga-banggakan Kementerian Pertahanan.
"BUMNIS kita itu malah mendapat perhatian dari negara-negara lain dan banyak yang memesan persenjataan, tapi karena kurang modal, tidak bisa melayani pesanan negara asing tersebut.
"Sekarang BUMNIS tersebut sudah diberikan penyertaan modal negara. Kementerian Pertahanan sudah seharusnya memanfaatkan produk dalam negeri. Lagi pula, dengan memesan ke perusahaan dalam negeri, akan terserap tenaga kerja yang sangat banyak dan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka APBN yang berasal dari masyarakat dikembalikan ke masyarakat," kata Nurhayati.
Terkait anggaran Kementerian Pertahanan yang jumlahnya sangat besar, Komisi I DPR RI akan terus mengawasi penggunaan anggaran tersebut.
"Sebagai mitra kerja, Komisi I DPR RI akan mengawasi penggunaan anggaran tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan anggaran tersebut bisa tepat sasaran," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat itu.(*)
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
