"Saya punya ide, bagaimana kalau kampanye partai politik itu dibiayai oleh negara saja," ujar Marzukie dalam sebuah diskusi di kediaman Bursah Zarnubi, Jakarta, Rabu.
Marzuki mengemukakan hal tersebut dalam diskusi jelang buka puasa bertajuk "Peta Masalah Bangsa, Tantangan Demokrasi, dan Pembangunan Keadilan" yang juga diadakan Institut Keadilan untuk Rakyat (GERAKAN) dan menampilkan pembicara pengamat politik J Kristiadi, serta politisi PAN Teguh Juwarno dan Bursah Zarnubi (PBR kini bergabung PAN).
Hal itu, katanya, demi menegakkan asas keadilan dan nondiskriminatif terhadap partai-partai peserta pemilu.
"Kalau ada partai yang mengeluarkan anggaran untuk kampanye, maka itu didiskualifikasi," katanya.
Menurut Marzuki, sistem ini bisa berlaku untuk setiap pemilu, baik pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah.
"Saya lontarkan juga bagaimana kalau pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah kampanyenya dibiayai oleh negara saja. Jadi partai tidak berlomba-lomba mencari uang untuk kampanye," ujarnya.
Marzuki yang juga anggota dewan pembina Partai Demokrat ini mengaku sudah sering melontarkan ide tersebut di setiap kunjungannya ke daerah.
"Pandangan saya ini kadang-kadang tidak menarik, tapi kalau kita perhatikan untuk mencari solusi, harusnya kita diskusikan," tuturnya.
Apabila usulnya diterima, Marzuki yakin Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang amanah.
"Kita akan dapatkan seorang kepala daerah yang betul-betul profesional," kata Marzuki.
Menurut dia, biaya kampanye dari APBN juga dapat meminimalisir tindak korupsi yang makin marak terjadi.
"Bisa dibuat aturan agar partai tidak menyalahgunakan dana tersebut," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi mengaku setuju dengan usul Ketua DPR tersebut.
Ia mengatakan mekanisme parpol yang dibiayai oleh APBN dapat meniru negara Jerman.
"APBN kita kuat kok menanggung biaya kampanye partai," katanya.
Ia yakin bahwa hal tersebut akhirnya bisa mengurangi bahkan mengeliminir perburuan rente oleh partai politik.
"Sekarang kita (parpol) enggak boleh berbisnis. Berbeda dengan di Malaysia. Lihat saja UMNO (partai politik di Malaysia)," kata Bursah.
Mengenai bagaimana kontrol keuangan parpol jika diakomodir dalam APBN, Bursah mengatakan, Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang harus berperan besar dalam menjaga pengelolaan keuangan partai tersebut.
"Perlu ada akuntabilitas dan transparansi dari parpol dalam menggunakan dana tersebut," ujarnya.
(S037)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
Dananya bisa diambil dari Bawaslu atau Pengadaan system Internet yg kemarin diragukan manfaatnya, krn ada kejanggalan perhitungan suara dg,alasan akibat hacker.
Fasilitas itu: TV, Radio, Panggung, Lapangan, Sound System, yang digilir rata utk semua partai dlm menyampaikan visi dan misinya. Ini adalah Adil. Dan bisa mencegah penipuan pd Rakyat.
Ki, ngapain kok masih bercokol di DPR?, katanya mau pulang kampung aja ...Cepetan sana gih, mundur gih baik baik, rakyat pasti sangat setuju.