Fakta menunjukkan bahwa elektabilitas yang memadai lebih banyak bukan dari kalangan elite partai politik.Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Paramadina A. Khoirul Umam menyampaikan apresiasi kepada partai politik yang dengan tegas menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kami apresiasi partai politik yang memberi komitmen jelas terkait dengan penolakan wacana ini," kata Khoirul dalam webinar bertajuk Wacana Penundaan Pemilu: Membaca Motif Ekonomi-Politik dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia yang disiarkan di kanal YouTube Universitas Paramadina, dipantau dari Jakarta, Rabu.
Akan tetapi, kata Khoirul, komitmen tersebut masih harus diuji guna pastikan bahwa penolakan terhadap wacana penundaan pemilu bukan sekadar bermain watak.
Ia khawatir ketika masyarakat sipil tidak bergerak untuk menyuarakan penolakan dengan aktif, para partai politik yang semula menyatakan penolakan dapat berubah pendirian dan melakukan apa pun yang mereka inginkan.
Khoirul mengatakan bahwa pihaknya menduga target utama dari penundaan Pemilu 2024 adalah penghapusan pasal terkait dengan pemilihan presiden langsung.
"Fakta menunjukkan bahwa elektabilitas yang memadai lebih banyak didominasi oleh mereka yang bukan dari kalangan elite partai politik," ucapnya.
Kondisi tersebut menciptakan pola kompetisi yang cukup timpang. Dengan demikian, satu-satunya jalan untuk membuat kompetisi menjadi lebih efektif adalah dengan cara menghapus pasal terkait dengan pemilihan presiden secara langsung.
"Selanjutnya, sistem politik yang berjalan akan lebih mudah dikooptasi karena pimpinan-pimpinan partai politik tidak bingung memikirkan elektabilitas,” tuturnya.
Khoirul berpandangan bahwa kondisi saat ini memaksa para pemimpin partai politik untuk memikirkan elektabilitas mereka. Mayoritas elektabilitas para elite partai politik berada di angka satu koma.
"Dalam konteks kalkulasi politik praktis, mungkin ada ketidakpercayaan diri terkait dengan mesin politik mereka menghadapi Pemilu 2024," kata Khoirul.
Baca juga: Partai Kebangkitan Nusantara ajak taati konstitusi pelaksanaan pemilu
Baca juga: PSI tolak penundaan Pemilu 2024
Baca juga: Pakar hukum: Tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
