"Jangan dulu dinaikkan sekarang. Kenaikan satu sen pun belum saatnya, karena selain sudah beberapa kali naik, kenaikan tarif tol akan berdampak bagi masyarakat kecil terkait kenaikan harga barang," kata Rendy Lamdjido di Jakarta, Rabu.
Kenaikan tarif tol pascalebaran, katanya, kurang tepat dan bakal membebani rakyat kecil.
"Kenaikan tarif tol berapapun besarnya, secara tidak langsung akan mengakibatkan kenaikan harga sembilan bahan pokok," kata Rendy.
Menurut politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu, justru meminta pemerintah sebelum menaikkan tarif di 13 ruas tol, melakukan perbaikan standar pelayanan minimum mengingat tingkat kecelakaan di tol sangat tinggi, semrawutnya kendaraan dan banyak jalan bergelombang dan rusak di jalan tol.
"Tingkat pelayanan minimum harus dinaikkan dulu baru menaikkan tarif. Pemerintah jangan selalu beralasan inflasi, tetapi tak mengetahui kondisi masyarakat yang semakin terhimpit dan sulit. Pemerintah tak peka terhadap kesulitan rakyat," katanya.
Ke-13 ruas tol yang direncanakan akan mengalami kenaikan tarif adalah ruas tol Jagorawi, Jakarta-Tangerang, tol Dalam Kota, Tangerang-Merak, tol BSD, tol Ulujami-Bintaro, JORR (Jakarta Outer Ring Road), Cipularang, Padaleunyi, Palikanci, tol Semarang, tol Belmera, dan tol Surabaya-Gempol.
Sebelumnya Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ahmad Gani Gazali, Minggu (4/9) menegaskan, besaran kenaikan tarif tol kemungkinan akan jauh lebih rendah dari hitungan semula yang sebesar 11-13 persen.
Besaran kenaikan tarif di 13 ruas tol tersebut akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperolehnya dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 1 Agustus 2009 - 31 Juli 2011
Tentang rencana kenaikan tarif di 13 ruas tol itu apakah sudah dibicarakan dengan komisi V, Rendy membantahnya. ia menuding langkah pemerintah menaikkan tarif 13 ruas tol tanpa persetujuan DPR itu, bertujuan membela kepentingan pengusaha.
"Kenapa pemerintah selalu membela pengusaha, tanpa dinaikkan tarif pun, pengusaha masih untung. Jangan-jangan pemerintah mendapatkan sesuatu dari pengusaha," kata mantan Cagub Sulteng itu.
Atas kelalaian pemerintah meminta persetujuan komisi V DPR itu, Rendy meyakini komisi V akan memanggil Dirut PT Jasa Marga dan Menteri Pekerjaan Umum selaku penanggungjawab masalah tarif tol itu.
"Pekan depan, kami akan rapat kerja dengan Kementerian PU dan jajarannya untuk meminta penjelasan kenaikan tarif 13 ruas tol itu, " katanya.
(J004/I007)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
