"Sekarang saja kita sudah bicara Blackberry, market segitu besar, potensi segitu besar, dan akan gunakan pasar Indonesia, tapi tidak produksi di Indonesia," ujarnya di Jakarta, Jumat.
Menkeu mempertanyakan mengapa RIM justru membangun pabrik baru di kawasan Penang, Malaysia pada 1 Juli lalu dan Indonesia seharusnya bisa mendapatkan kesempatan yang sama karena pengguna Blackberry sangat banyak.
"Kamu akan tahu fasilitas dibangun di negara tetangga kita dengan memanfaatkan FTA, bisa saja dilakukan. Indonesia kalau tidak siap merespon, dan kita agresif dalam menandatangani komitmen globalisasi, kita akan hilang kesempatan," kata Agus Martowardojo.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat menekankan perlunya aturan tentang barang-barang konsumsi yang masuk ke pasar domestik namun tidak diproduksi di Indonesia, seperti ponsel Blackberry buatan Malaysia.
"Mereka mau produksi di Malaysia, tetapi pasarnya kan justru Indonesia. Perlu ada semacam pajak tambahan atau bea masuk tambahan," kata Hidayat.
Tidak hanya telepon selular buatan Kanada itu, Hidayat juga mengatakan sejumlah barang konsumsi lainnya juga perlu diatur perizinannya, dengan harapan investor lebih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia daripada mengekspor.
Namun, anggota Komisi VI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah tidak reaktif menanggapi keputusan Research In Motion (RIM), produsen BlackBerry, yang memilih membangun pabrik di Malaysia ketimbang di Indonesia.
Pemerintah, lanjut dia, seharusnya introspeksi mengapa RIM lebih memilih berproduksi di Malaysia padahal basis pasar di Indonesia sangat besar.
Menurut dia, semua persoalan itu pada dasarnya karena buruknya iklim investasi terkait infrastruktur dan birokrasi di Indonesia.
"Pemerintah jangan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah, apalagi terhadap dunia bisnis karena pebisnis itu pasti punya hitung-hitungan, RIM memilih Malaysia karena fasilitasnya lebih baik, iklimnya lebih baik," kata Ecky.
(T.S034/S019)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
