Media massa juga berperan mengawal proses legislasi RUU Pemilu agar pelaksanaan pemilu lebih sederhana, partisipasi rakyat meningkat, dan akhirnya pelaksanaan pemilu 2014 yang lebih berkualitas.
"Peran media massa tidak bisa diabaikan. Apalagi ketika proses pembahasan RUU Pemilu di DPR, maka melalui medialah masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembahasan dengan detil dan mendalam. Begitu juga perdebatan alot dan tarik menarik pasal-pasal yang sampai saat ini belum ada titik temu, maka media menjadi jembatan antara parlemen, partai, dan masyarakat. Kita mendorong media terus mengawal proses ini," kata Ganjar di Jakarta, Minggu.
Ganjar Pranowo yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR berharap perdebatan dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pemilu tak lagi berkutat pada besaran angka parliamentary threshold atau ambang batas untuk duduk di parlemen. Menurutnya, banyak persoalan lain yang harus diselesaikan Pansus.
"Besaran 'parliamentary threshold' sudah terbukti tak signifikan menyederhanakan parpol di parlemen. Sejumlah persoalan yang harus ditemukan titik solusinya adalah persoalan daftar pemilih, daerah pemilihan (dapil), bagaimana menekan suara yang hilang, metode yang efektif untuk mengajak masyarakat ikut pemilu. Harus diingat, yang paling sulit itu teknisnya," katanya.
Sementara itu, Presiden National Pres Club Indonesia (NPCI) Imelda Sari mengatakan, peran utama media massa adalah mendorong agar manajemen pemilu 2014 semakin berkualitas. Caranya, kata dia, media massa ikut mengawal proses pembahasan undang-undang pemilu di DPR RI.
"Proses rekrutmen calon anggota KPU juga perlu di kawal. Latar belakang komposisi anggota KPU akan sangat mewarnai pelaksanaan Pemilu 2014. Kita berharap, para anggota lebih berkualitas dan lebih bersih," ujar Imelda.
Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) August Mellaz menyatakan idealnya Indonesia memiliki peraturan pemilu yang stabil. Dari penelitian yang dilakukan Perludem dan IFES, tercatat kegagalan pemilu di sejumlah negara dikarenakan tak jelasnya peraturan pemilu.
Hasil penelitian juga mencatat persoalan besaran ambang batas parlemen tak berkontribusi membuat demokrasi semakin kuat.
"Jangan terpaku pada isu parliamentary threshold, pecahkan persoalan teknis lain, terutama membereskan daftar pemilih tetap dan daerah pemilihan," katanya.
Jika persoalan teknis tak segera diselesaikan dia khawatir Pemilu 2014 akan semakin tak berkualitas. Perselisihan atas hasil akan kembali mengemuka dan membuat pemilu terancam gagal.
"Kalau dari awal peraturannya kuat, tentu masalah tersebut bisa diatasi. Sayangnya, Indonesi belum memunyai sistem yang kuat," katanya. (zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
