"Selama dua tahun Kabinet Indonesia Bersatu jilid II berjalan, pemerintah menyatakan pertumbuhan ekonomi sudah lumayan mengesankan, namun pengentasan kemiskinan masih harus ditingkatkan," kata Daniel dalam diskusi "Membedah Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB II), Siapa Yang Layak Diganti" di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, dua tahun perjalanan Kabinet Indonesia Bersatu II merupakan momentum yang tepat untuk merombak kabinet.
"Presiden sebenarnya sudah mewacanakan reshuffle sejak enam bulan lalu. Namun, Presiden masih menundanya karena ingin memberi kesempatan kedua bagi menteri yang kinerjanya buruk," tuturnya.
Namun, pada tahun ketiga, Presiden menginginkan kabinetnya "lari", sehingga Presiden akan melakukan perombakan terhadap menteri yang tak bisa mengikuti iramanya.
Ke depan, Daniel menjanjikan, akan ada perubahan gaya kepemimpinan yang dilakukan Presiden SBY, salah satunya Istana akan langsung mengawasi dirjen-dirjen di bawah kementerian.
"Dirjen akan kita awasi sendiri menggunakan pendekatan intervensi untuk menerobos sumbatan di level itu," katanya.
Pengawasan langsung ini sebagai kompensasi dari kurang memuaskannya kinerja dirjen selama dua tahun ini. Hal ini membuat kinerja kementerian secara keseluruhan menjadi tak memuaskan.
Adapun pola perombakan yang akan dilakukan Presiden, menurutnya, adalah menggusur menteri yang kinerjanya sudah sangat merah atau melakukan penggeseran menteri.
"Tapi, saya tak bisa mengatakan siapa yang akan digusur dan yang digeser," katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti berharap agar reshuffle dilakukan dengan efektif, sehigga terjadi perubahan yang meningkatkan harapan.
"Menteri-menteri yang terkena indikasi suap dan korupsi, juga yang di departemennya terkena kasus suap atau korupsi harus diganti," katanya.
Ia mengatakan, pengawasan yang terjadi saat ini hanya diperuntukkan bagi menteri. Padahal, di departemen yang terjadi kasus suap atau korupsi, meskipun dilakukan staf, mengindikasikan menteri yang tidak melakukan pengawasan dengan baik.
Hal lain yang harus menjadi pertimbangan agar reshuffle memberikan peningkatan harapan adalah profesionalitas. Ray juga menyepakati adanya pertimbangan norma sosial yang tidak patut dalam isu reshuffle ini.
"Menteri yang melakukan poligami atau selingkuh juga dapat direshuffle," katanya.
(T.S037/S024)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
