Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim Rachmat Witoelar mengatakan permintaan itu disampaikan Presiden dalam rapat koordinasi mengenai perubahan iklim di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat sore.
"Beliau meminta untuk menjaga low carbon growth bahwa kita juga mengembangkan (pengurangan-red) 26 persen emisi," katanya.
Presiden, kata Rachmat, mengingatkan agar semua pihak berkoordinasi dengan baik sehingga tidak merusak semua rencana yang sudah disusun oleh pemerintah.
"Khususnya untuk DNPI untuk menjaga terus, go ahead, lanjutkan. Jadinya, mesti dijaga jangan sampai pembangunan mengorbankan lingkungan dengan four track itu," kata Rachmat.
Rachmat mengatakan dalam rapat yang berlangsung sejak pukul 14:00 WIB hingga 16:00 WIB tersebut juga dibahas mengenai perkembangan skema REDD plus yang diadopsi oleh Indonesia dan perkembangan Satgas REDD Plus yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto.
"REDD plus juga disampaikan itu kan perwujudan dari ingin menjaga kelestarian hutan sambil kita menjaga masyarakat bisa hidup dengan baik. Sehingga ada satgas dari Pak Kuntoro untuk menjaga itu agar kita membangun tapi tidak merusak," tegasnya.
Sementara itu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan usai rapat mengatakan pihaknya telah menyampaikan klarifikasi mengenai adanya perbedaan target dari setiap kementerian atau sektor untuk capaian target penurunan emisi 26 persen.
"Memang harus turun 26 persen, nah kalau dengan kerjasama internasional itu harus mencapai 41 persen. Nah yang pertama tentu kita sudah moratorium. Ada yang saya klarifikasi, karena menurut hasil COP 15 di Copanhagen, baik Inpres 1 tahun 2010 itu, kementerian kehutanan tugasnya itu dari 26 persen itu, 14 persen atau sekitar 56 persen, cuma dalam inpres REDD plus tadi menjadi 87 persen....saya kira perlu klarifikasi," katanya.
Zulkifli mengatakan dengan beban kerja bagi kementeriannya sebesar 87 persen dari penurunan emisi sebesar 26 persen yang ditargetkan pemerintah cukup berat mengingat ada sektor lain yang juga berperan, sehingga sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2010 maka beban kerja kementeriannya hanya 14 persen dari 26 persen penurunan emisi atau hanya 56 persen saja.
Sementara tentang koordinasi antara pusat dan daerah, Zulkifli mengatakan hal tersebut memang menjadi perhatian Presiden dan diharapkan dilakukan dengan baik oleh semua sektor yang terlibat. Dari sisi penegakan hukum, Zulkifli mengatakan telah mendorong kerjasama dengan penegak hukum untuk pencegahan kejahatan terkait lingkungan dan perubahan iklim.
"Tadi kita sampaikan, penegakan hukum memang di kami memang sudah membuat tim gabungan di kepolisian kejaksaan, satgas mengenai penegakan hukum , kita zero tolerance terhadap ilegal logging. kemudian sudah berjalan baik, tim gabungan, beberapa temuan sedang disidik seperti pelanggaran kawasan , ilegal maining, ilegal logging," tegasnya.
Rapat yang juga dihadiri oleh Wapres Boediono itu juga dihadiri sejumlah menteri antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menhub Freddy Numberi, Menpan EE Mangindaan, Menlu Marty Natalegawa, Menkeu Agus DW Martowardjojo dan sejumlah pejabat lainnya.
(P008*D013)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
