Tantangan pemerataan sisi ketersediaan sarana dan prasarana maupun tenaga dokter
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan peningkatan kualitas layanan menjadi tantangan fokus dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), khususnya pemerataan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga dokter.

"Namun terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian khususnya adalah pemerataan sisi ketersediaan baik sarana dan prasarana maupun tenaga dokter. Saat ini BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.351 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, serta Klinik Pratama yang di dalamnya terdapat 49.093 Dokter Umum, " ujar Ali Ghufron Mukti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
 
Sementara itu, rasio dokter umum dengan peserta JKN-KIS saat ini adalah 1:3.710 dan tercatat sebanyak 2,9 persen FKTP yang bekerja sama tidak terdapat Dokter Umum.
 
BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan 2.816 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang mencakup 69.377 dokter rumah sakit, terdiri dari 41.055 dokter spesialis dan 28.322 dokter umum.
 
“Memang jika berbicara tentang dokter tidak bisa tidak komprehensif. Kita harus juga berbicara pada sistem pendidikannya, pendayagunaannya, sampai pada pendistribusiannya. Tantangan Program JKN-KIS saat ini salah satunya adalah pemerataan akses layanan kesehatan di setiap daerah, agar kualitas yang didapatkan peserta sama baik di kota maupun desa,” kata Ghufron.

Baca juga: BPJS Kesehatan: Cakupan peserta JKN di DKI lebih cepat dari target

Baca juga: Digitalisasi sistem JKN-KIS dorong kemudahan akses layanan

 
Ghufron juga menjabarkan saat ini pengelolaan Program JKN-KIS sudah banyak berubah dan semakin baik. Dari sisi layanan berbagai inovasi berbasis digital terus dikembangkan mulai dari antrean online, angka pelayanan konsultasi dokter secara online melalui telekonsultasi, monitoring status kesehatan peserta JKN-KIS yang memiliki penyakit kronis.
 
“BPJS Kesehatan juga berkomitmen untuk terus memperhatikan cashflow rumah sakit dan kesejahteraan dokter serta tenaga kesehatan. Kami juga tengah membahas perubahan tarif layanan kesehatan baik kapitasi di FKTP maupun tarif di rumah sakit, tetapi tentu tetap memperhatikan skenario program keberlangsungan agar tetap terjaga,” kata Ghufron.
 
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengungkapkan dunia kesehatan dan kedokteran di Indonesia saat ini sudah mengalami banyak perubahan.
 
“Pelayanan kesehatan kini bersaing pada kualitas layanan medis termasuk dokter, teknologi, serta hospitality-nya. Jadi persaingannya bukan hanya persaingan kemampuan. Untuk itu penting bagi fasilitas kesehatan untuk mengembangkan layanan,” kata Jusuf Kalla. 

Baca juga: BPJS Kesehatan perkuat layanan FKTP jika pandemi bergeser ke endemi

Baca juga: Dirut: BPJS jadi syarat di ATR/BPN sedangkan layanan lain masih dikaji

Pewarta: Indriani
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022