Pemerintah senantiasa mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan IndonesiaJakarta (ANTARA) - Pemerintah terus mendorong aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia guna mendorong peningkatan usaha para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Pemerintah senantiasa mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Hingga akhir 2020, tercatat sebanyak 11,7 juta UMKM on boarding ke bisnis daring dan diharapkan pada 2030 mendatang jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta usaha.
Dari sisi UMKM, Pemerintah terus berkomitmen mendukung agar UMKM semakin tangguh dan bisa naik kelas. Komitmen tersebut dapat dilihat melalui berbagai pelatihan, pembiayaan, hingga regulasi Pemerintah yang berpihak ke UMKM.
Dukungan tersebut dilakukan karena UMKM memiliki peran sangat besar bagi perekonomian nasional, yaitu berkontribusi lebih dari 61 persen terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97 persen total tenaga kerja nasional.
Selain itu, pemerintah juga terus mengeluarkan beragam kebijakan yang berpihak pada UMKM, seperti memberikan dukungan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi bunga non-KUR, dan yang lainnya guna memastikan UMKM benar-benar pulih dan dapat naik kelas.
“Dengan demikian, UMKM Indonesia diharapkan dapat mulai bangkit. Pada tahun 2021 tercatat 84,8 persen UMKM sudah kembali beroperasi normal. Selain itu, selama pandemi tercatat 40 persen UMKM menggunakan teknologi digital untuk memasarkan produknya dan merasakan adanya peningkatan pendapatan,” ujar Airlangga.
Dalam kegiatan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali pada Jumat (25/3), Presiden RI Joko Widodo meminta agar para menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah untuk mengurangi pengadaan barang impor dan mendorong penggunaan barang-barang dalam negeri dalam pengadaan barang di instansinya masing-masing.
Presiden juga menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta anggaran BUMN melalui penggunaan produk-produk dalam negeri.
“Kita tidak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja dan itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita. Barangnya kita beli barang di dalam negeri, berarti akan ada investasi, yang berarti juga membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Presiden menargetkan hingga Mei 2022, anggaran sebesar Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri. Presiden juga meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh Pemerintah dalam e-Katalog. Selain itu, Presiden juga mengarahkan agar jajarannya mempermudah perizinan SNI bagi UMKM.
Baca juga: Rachmat Gobel dukung keberpihakan Presiden pada produk dalam negeri
Baca juga: Teten: Kuatkan ekonomi nasional dengan beli produk lokal
Baca juga: Presiden minta Jaksa Agung awasi peredaran barang impor dicap lokal
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
