Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Ma’ruf Cahyono mengatakan bahwa Indonesia memerlukan haluan negara untuk menghadapi gangguan radikalisme dan terorisme secara konsisten sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

“Radikalisme, terorisme, intoleransi, dan lain-lain tentu akan mengganggu jalannya negara. Mengganggu cita-cita mulia pendiri bangsa. Oleh karena itu, haluan negara itu penting dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Cahyono.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam seminar nasional bertajuk “Moderasi Beragama: Umat Rukun, Indonesia Maju” yang disiarkan di kanal YouTube UMP (Universitas Muhammadiyah Purwokerto) TV, dipantau dari Jakarta, Senin.

Baca juga: Sekjen MPR RI: Haluan negara menjadi arus utama aspirasi

Saat ini, tutur Cahyono, MPR sedang menggagas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) agar negara memiliki arah yang jelas dalam perkembangannya. Ia menilai haluan negara sebagai unsur yang penting untuk memastikan pembangunan Indonesia agar tidak keluar dari dasar-dasar pemikiran dan cita-cita pendiri bangsa.

“Tanpa haluan, negara tidak akan memiliki arah,” ucap dia.

Berkaca dari pandemi COVID-19, katanya, Indonesia tidak bisa menolak atau menghindari kedatangannya. Tidak ada pilihan lain selain menghadapi dan mengarahkan kebijakan negara untuk mengatasi tantangan tersebut.

Baca juga: UMP dan MPR RI jalin kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi
Baca juga: Sekjen MPR: Kita harus nyaman dengan perubahan


“Kita tidak akan mampu untuk menolak datangnya angin besar saat kita berlayar di lautan. Yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan layarnya,” tutur Cahyono.

PPHN akan berperan sebagai layar dalam mengarahkan pembangunan Indonesia di tengah berbagai potensi gangguan dan ancaman negara. Terlebih, Indonesia akan menghadapi era yang penuh ketidakpastian dan era yang sangat kompleks dalam hal permasalahan keragaman, katanya.

“Jika kita tidak memiliki haluan dan layar yang bisa kita arahkan menuju tempat kita mendarat, maka tidak akan ada Indonesia yang merdeka, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang bersatu, atau Indonesia yang adil dan makmur,” ujarnya.

Oleh karena itu, ujar dia, jajaran MPR memandang penting bagi Indonesia untuk memiliki PPHN.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022