"Kabinetnya tetap, jadi tidak bisa mengukur adanya gaji sebagai pemborosan tapi dilihat dari segi efektifitas dan peran yang bisa meningkatkan peran atau kinerja kementerian," ujarnya di Jakarta, Senin.
Namun, menurut Hatta, adanya perubahan jabatan struktural dan nama kementerian terkait perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II sangat memungkinkan terjadinya perubahan anggaran yang secara administratif dilakukan Kementerian Keuangan bersama DPR.
"Kita harapkan ada peluang untuk kita bicarakan dengan jelas bahwa dengan adanya perubahan-perubahan itu ada konsekuensi terhadap anggaran-anggaran kementerian tertentu," ujarnya.
Sementara Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan, pemilihan wakil menteri ini merupakan akomodasi politik yang akan membuat beban anggaran negara bertambah.
"Kesan saya memang inefisiensi pasti terjadi. Karena tidak mungkin memberikan fasilitas wakil menteri sama dengan dirjen. Pasti harus lebih tinggi. Pemborosan pasti terjadi karena adanya penambahan ongkos," ujarnya.
Menurut dia, penunjukan wakil menteri sangat dibutuhkan pada lembaga strategis seperti Kementerian Keuangan, namun tidak terlalu penting untuk Kementerian Pariwisata.
"Khusus yang strategis. Misalnya Kementerian Keuangan, karena strategis dan sensitif terhadap pasar. Kalau `meleng` sedikit saja akan dihajar pasar dan media massa. Tapi kalau Kementerian Pariwisata apanya yang sensitif, menurut saya, itu sudah cukup dibagi tugasnya melalui dirjen," ujarnya.
Tony menjelaskan penambahan wakil menteri tersebut tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan adanya efisiensi kerja melalui perampingan pegawai dan penghematan belanja pegawai.
"Ini ironis dan menjadi anomali. Atau mungkin lupa bahwa reformasi birokrasi apalagi dengan jumlah pegawai negeri yang makin banyak belanja rutinnya, spiritnya semestinya spirit perampingan, ini malah penggemukkan," ujarnya. (S034/A026)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
