"Karena itu saya menduga isu perpanjangan masa jabatan presiden tersebut merupakan 'jebakan batman' bagi Presiden Jokowi," kata Yusuf dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia menilai situasi politik dan ekonomi saat ini sangat tidak menguntungkan karena rakyat sedang diliputi keresahan dan kesusahan hidup, akibat harga barang terutama kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang naik.
Menurut dia, upaya perpanjangan masa jabatan presiden itu hanya bisa ditempuh dengan melakukan amandemen UUD 1945.
Baca juga: Survei: Elektabilitas partai usung wacana presiden tiga periode naik
Baca juga: Junimart: Dukungan APDESI presiden tiga periode melawan konstitusi
Baca juga: Presiden Jokowi tegaskan semua pihak harus taat konstitusi
Dia menilai mengamandemen konstitusi memang sangat bisa, tapi kebutuhan perubahannya bukan karena kehendak dari kekuasaan yang ingin memperpanjang masa jabatan atau menambah periodesasi kekuasaan.
"Perubahan konstitusi harus berdasar kajian mendalam dari para ahli dan negarawan dalam masa waktu yang panjang. Kajian dilakukan setelah konstitusi saat ini dirasa tidak lagi memenuhi kebutuhan zaman," ujarnya.
Yusuf menegaskan bahwa mengamandemen soal pembatasan masa jabatan presiden adalah tabu karena melabrak batasan etis kesepakatan bangsa yang dilahirkan oleh reformasi.
Menurut dia, Indonesia punya trauma oleh kekuasaan Orde Baru yang tidak terbatas dan gerakan reformasi 1998 telah mengoreksi Orde Baru serta melahirkan sikap untuk amandemen UUD 1945 yang di dalamnya mengatur pembatasan masa jabatan Presiden hanya dua periode.
Yusuf mengatakan, masukan Partai Perindo hanya menginginkan agar Presiden Jokowi mempunyai "legacy" yang dikenang sebagai seorang negarawan, pemimpin merakyat yang sukses membawa Indonesia pada kemajuan.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
