Karena itu, politisi PSI ini meminta Pemerintah Provinsi DKI mengevaluasi, pasalnya realisasi beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih di bawah target.
Baca juga: Pendapatan daerah Pemprov DKI pada 2021 capai Rp65,59 triliun
"Kami pikir tidak perlu berbangga berlebihan karena faktanya angka 100,6 persen itu tercapai karena tertolong dana transfer dari Pemerintah Pusat yang lebih besar sekitar Rp5,8 triliun dari yang direncanakan," kata Eneng di Jakarta, Kamis.
Eneng menyebut posisi pencapaian pendapatan Pajak Bumi Bangunan mencapai 82,39 persen, BPHTB sekitar 78,76 persen, dan realisasi pendapatan Retribusi Daerah juga hanya sebesar 50 persen.
Eneng berpendapat bahwa seharusnya angka PAD yang tidak mencapai target tersebut membuat Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi perencanaan target.
Kondisi kelesuan ekonomi karena pandemi tidak dapat menjadi alasan karena seharusnya hal tersebut sudah diprediksi waktu penyusunan APBD Perubahan 2021.
Baca juga: Anies naikkan RAPBD 2022 menjadi Rp84,8 triliun
"Dalam penyusunan APBD Perubahan 2021 kami sudah mengingatkan bahwa target PAD harus realistis karena masyarakat kondisi ekonominya sedang lemah. Angka yang direncanakan kan harusnya berlandaskan data kondisi ekonomi dan rencana kebijakan insentif yang akan diberikan, jadi jangan waktu target tak tercapai alasannya itu," tutur Eneng.
Selain itu, Eneng menekankan agar pada masa pemulihan ekonomi ini Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif keringanan pajak kepada masyarakat dan pengusaha dengan tidak memasang target pendapatan terlalu tinggi.
"Harus sinkron target pendapatan dengan kondisi ekonomi dan rencana kebijakan, jangan masyarakat lagi susah dan mau kasih insentif tetapi target pajaknya masih tinggi. Akhirnya realisasi pendapatan jadi rendah sehingga belanja banyak yang tidak terealisasi juga," ucap Eneng.
Baca juga: DPRD ingatkan Pemprov DKI realistis usulkan target pendapatan daerah
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Taufik Ridwan
Copyright © ANTARA 2022
