Dalam hal ini, lanjutnya, Bank Dunia sudah mengingatkan Indonesia untuk menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas.
"Kita enggak mungkin membiarkan ini terus menerus. Maka dari itu, meskipun berat, ikhtiar kita untuk membuat UMKM naik kelas, di mana sektor menengah harus menjadi prioritas harus dilakukan," ucap dia ketika mengikuti sebuah kegiatan, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
Sebagai upaya meningkatkan kualitas lapangan kerja, pihaknya mula-mulai melakukan transformasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke sektor formal.
Selain itu, berbagai ekosistem disiapkan guna mendorong UMKM naik kelas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti kemudahan memperoleh izin usaha (Nomor Induk Berusaha/NIB), sertifikat halal, dan izin edar.
Lebih lanjut, ia menilai pemerintah harus mengoptimalkan kekuatan UMKM dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk sehingga pendapatan UMKM meningkat serta menciptakan lapangan kerja.
“Hal ini sangat penting dilakukan karena kekuatan ekonomi UMKM masih kurang diperhitungkan saat ini. Padahal, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 61 persen dan 97 persen penyerapan tenaga kerja ada di sektor UMKM,” ujar Teten.
Ketika terjadi penurunan lapangan kerja di sektor formal sejak krisis ekonomi tahun 1998, ungkap Menkop, deindustrialisasi terus berlanjut.
Situasi ini mendorong UMKM untuk menghadirkan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Dari situ, usaha mikro menghasilkan paling banyak tenaga kerja.
"Sekarang saya ini nggak mau lagi perbanyak yang mikro, karena realitas sektor mikro hadir disebabkan sektor formal yang tidak berkembang dan deindustrialisasi terjadi,” kata Menteri Teten.
Baca juga: Luhut: Pemerintah sedang lakukan transformasi digital skala raksasa
Baca juga: Menkop: E-commerce harus tiru Sarinah jual 100 persen produk UKM
Baca juga: Teten: Pelaku UMKM harus manfaatkan "Business Matching" tahap II
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
