Kita harus mendengar menyerap aspirasi publikJakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo) Usman Kansong mendorong komunikasi kebangsaan agar menjadi salah satu mata ajar di perguruan tinggi.
"Komunikasi kebangsaan penting bisa kita sisipkan di mata kuliah-mata kuliah yang ada,” katanya saat mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika melantik Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Komunikasi (ISKI) Periode 2021 -2024, Selasa, di Jakarta.
Menurut dia, mata ajar komunikasi kebangsaan penting diberikan kepada kaum muda untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah era disrupsi media sosial yang bertebaran berbagai jenis informasi, termasuk konten radikalisme hingga yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Usman juga mendorong Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Komunikasi agar berperan penting dalam memberikan pengetahuan terkait komunikasi kebangsaan.
Baca juga: Dirjen IKP harapkan pranata humas bisa perkuat komunikasi publik
“Itu adalah contoh-contoh yang barangkali bisa kita lakukan sebagai bukan hanya bentuk adaptasi tetapi bentuk intervensi. Jika adaptasi kita jadi objek. Tetapi kalau intervensi kita akan menjadi subjek. Jadi kita ikut masuk ke dalamnya menjadi bagian dalam ekosistem pendidikan komunikasi,” katanya.
Kepada jajaran pengurus ISKI yang baru, Usman pun berpesan agar terus mengembangkan kreasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus berkontribusi dalam membangun ruang publik yang santun dan beretika.
Dalam konsep pentahelix, bahkan haxahelix, kolaborasi ISKI dapat dilakukan dengan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, dan komunitas.
ISKI dikatakan Usman dapat menggandeng enam mitra itu untuk mewujudkan visi lembaga yang berfokus pada sinergi dengan semangat kemitraan di tingkat regional dan nasional, bahkan internasional.
“Tentu saja untuk pengembangan bidang komunikasi dan kontribusi yang lebih besar terhadap bangsa dan masyarakat,” katanya.
Pemerintah, tambahnya, sangat terbuka untuk berbagai masukan dan pemikiran terutama dalam konteks pengelolaan komunikasi publik yang sangat dinamis sejalan dengan perkembangan teknologi dan tren perilaku masyarakat bahkan perkembangan politik.
Di masa lalu, lanjutnya, komunikasi publik tersentralisasi di Departemen Penerangan. Namun kemudian berkembang dan berubah di masa reformasi yang lebih demokratis, komunikasi publik terdesentralisasi, terdistribusi dan terserak di berbagai kementerian dan lembaga.
“Tantangannya tentu lebih berat. Lebih mudah menyentralisasi komunikasi daripada mendesentralisasi atau mendistribusikan komunikasi,” kata Dirjen IKP.
Baca juga: Komunikasi publik KPCPEN efektif ubah perilaku masyarakat
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2022
