"Saya mencermati penegakan demokrasi di Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif tapi juga negatif seperti kegaduhan politik," kata Priyo Budi Santoso pada acara "Press Gathering Wartawan Parlemen" di Wisma DPR, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Menurut Priyo, salah satu dampak negatif dari penegakan demokrasi adalah semakin pudarnya nilai-nilai budaya Indonesia yakni tata krama yang ramah-tamah, serta jiwa gotong-royong dan kekeluargaan.
Priyo menjelaskan, penegakan demokrasi di Indonesia yang signifikan adalah proses pemilihan presiden, gubernur, bupati/walikota serta kepala desa secara langsung.
Warga negara Indoneia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, kata dia, memiliki hak untuk menentukan pilihannya secara langsung.
"Jika mencermati sistem pemilihan secara langsung ini, perkembangan demokrasi di Indonesia sudah maju pesat dan bahkan lebih maju dari Amerika Serikat sekalipun yang mengklain sebagai negara demokrasi," katanya.
Namun, pemilihan kepala negara maupun kepala daerah secara langsung ini, menurut dia, tidak hanya memberikan dampak positif tapi juga dampak negatif.
Politisi Partai Golkar ini mencermati, masyarakat saat ini sudah tidak mau lagi datang berduyun-duyun ke tempat pemungutan suara (TPS) secara ikhlas.
"Apalah sudah jenuh atau sudah mulai pragmatis," katanya.
Dampak lainnya, pemilihan kepala daerah secara langsung ini juga memberikan dampak negatif yakni terbelahnya masyarakat dengan menguatnya primordialisme yang sempit.
Priyo juga menyatakan, prihatin karena kultur masyarakat Indonesia yang ramah tamah semakin pudar dan saat ini lebih cepat tersulut emosi.
"Hanya karena persoalan sepele saja, masyarakat Indonesia saat ini lebih cepat marah," katanya.
Dampak negatif lainnya, menurut dia, masyarakat selalu merasa curiga baik terhadap sesama masyarakat maupun kepada pemimpin.
Bahkan di antara elemen masyarakat, kata dia, bisa saling menggugat dalam mencari solusi terhadap suatu persoalan.
Priyo mencontohkan, pembangunan gereja di Kota Bogor ada elemen masyarakat yang menggugat Walikota Bogor.
"Kalau masyarakat dan walikota bisa mencari solusi bersama secara musyawarah hal itu akan jauh lebih baik," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Priyo mengajak kepada seluruh keluarga besar parlemen maupun elemen masyarakat untuk menegakkan demokrasi sesuai dengan kultur dan norma yang berkembang di Indonesia.
(T.R024/E001)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
