Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Marzuki Alie tak menyangka biaya pengadaan mesin absensi (finger print) untuk absensi anggota DPR RI yang akan dipasang di ruang rapat paripurna DPR RI mencapai Rp4 miliar.

Pemasangan mesin tersebut adalah atas inisiatifnya demi meningkatkan kinerja anggota DPR RI dan dirinya meminta kepada Sekjen DPR RI untuk segera merealisasikannya.

"Itu kan perintah saya jadi saya harus mengamankannya. Benar, jantung saya kayak copot dan kaget begitu mendengar biaya pengadaan finger print itu mencapai Rp4 miliar. Menurut saya tidak lebih dari Rp200 juta," kata Marzuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Marzuki mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya saat memasang mesin absensi di sekolah miliknya, estimasi biaya pemasangan alat tersebut sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta.

"Harga per satuannya mencapai Rp1-Rp5 juta untuk alat yang dianggap paling bagus," kata Marzuki.

Marzuki menambahkan, begitu mendapat laporan bahwa estimasi biaya pemasangan finger print mencapai kisaran Rp4 miliar, dirinya langsung melakukan komunikasi dengan rekannya yang dianggapnya ahli di bidang tersebut untuk segera berkoordinasi dengan Sekjen DPR RI.

"Rencana pemasangan alat finger print itu dilaksanakan dengan mekanisme terbuka, yakni melalui tender terbuka. Hal itu dilakukan bukan untuk tujuan bisnis, tetapi agar semua pelaksanaan proyek di DPR RI bisa terbuka sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat," kata Marzuki.

Ia menyebutkan, kalau proyek tersebut sukses dengan biaya yang kecil, maka tidak menutup kemungkinan akan dipasang juga di semua ruangan komisi agar kinerja kita bisa maksimal.

Sekjen DPR RI, Nining Indra Saleh ketika dikonfirmasi mengakui hal tersebut. Namun ditegaskannya, bahwa laporan terkait estimasi biaya pemasangan alat deteksi kehadiran tersebut juga dipengaruhi oleh spesifikasi alat yang akan dipakai, termasuk fasilitas penunjangnya.

Nining mengungkapkan semua proyek di DPR RI akan diusahakan melalui tender terbuka sehingga pelaksanaannya bisa transparan.

"Itu masih akan kita tender dan sampai saat ini kita belum tahu persisnya karena itu urusan adminstrasi dan kita berusaha mencari yang terbaik. Kalau Rp4 miliar itu kan kita harus lihat prosedurnya ya, bagaimana fasilitasnya, fasilitas pendukungnya ataupun variabel-variabelnya. Kan ada alat yang sekalian kamera dan lainnya. Tapi intinya kita akan tenderkan hal ini agar transparan," tukasnya. (zul)


Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011