Kementerian Perdagangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Satgas Pangan akan menindak tegas setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undanganJakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Satgas Pangan berhasil menggagalkan ekspor minyak goreng ke Timor Leste.
"Kementerian Perdagangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Satgas Pangan akan menindak tegas setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono lewat keterangannya di Jakarta, Kamis.
Veri yang juga Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tersebut menyampaikan keberhasilan tersebut berkat koordinasi dan sinergi antar-lembaga pemerintah di bawah perintah Presiden Joko Widodo.
Veri menyampaikan Kemendag akan berkomitmen meningkatkan sinergi dan kerja sama antar-lembaga dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan.
"Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian RI, Kejaksaan, dan Ditjen Bea dan Cukai dalam melakukan penegakan hukum di bidang perdagangan," ujar Veri.
Baca juga: Kapolri pastikan pengawasan larangan ekspor CPO terus berjalan
Ia menambahkan kegiatan tersebut merupakan implementasi dan MoU antara Kemendag, Polri, Ditjen Bea Cukai dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO), minyak goreng telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor sejak 28 April 2022.
Pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut diancam dengan sanksi sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Direktur Tertib Niaga Kemendag Sihard Hardjopan Pohan menyatakan kontainer berisi minyak goreng yang diduga akan diekspor secara ilegal tersebut telah diamankan petugas.
"Pelaku usaha yang melanggar ekspor minyak goreng bisa dikenakan sanksi pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar," pungkas Sihard.
Baca juga: Mendag terbitkan aturan larangan sementara ekspor CPO, RBD, dan UCO
Baca juga: Presiden minta pengusaha jernih sikapi larangan ekspor minyak goreng
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
