"Kami memperoleh sejumlah penghargaan, termasuk yang terakhir berupa peringkat pertama survei Integritas Pelayanan Publik KPK Tahun 2011 untuk kategori BUMN," kata Karo Humas PT Jamsostek Sarjan Lubis di Jakarta, Selasa.
Terkait dengan peringatan hari jadi BUMN itu yang 34 pada 5 Desember 2011 lalu, Dewan Direksi dan Komisaris mengucapkan terimakasih kepada lebih 10 juta tenaga kerja dari sekitar 150 ribu perusahaan yang sudah menjadi peserta aktif selama ini.
Dengan total dana senilai Rp110 triliun, BUMN ini menyatakan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kuantitas peserta.
"Kami ingin menjadi pelaksana jaminan sosial yang terpercaya menyusul ditunjuknya sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," kata Sarjan.
Penghargaan publik yang diwujudkan dalam skoring tertinggi dalam survey Integritas Pelayanan Publik KPK Tahun 2011 untuk kategori BUMN, kata Sarjan, merupakan kepercayaan yang tak ternilai.
"Hasil survei tersebut diharapkan dapat mengikis suara miring tentang tuduhan dugaan praktik korupsi yang tidak berdasar," kata Sarjan.
Sebelumnya KPK merilis hasil survey yang dilakukan pada 89 instansi yaitu 22 instansi pusat, tujuh instansi vertikal dan 69 instansi pemerintah daerah.
Sumber www.kpk.go.id menyebutkan survei Integritas 2011 ini bertujuan untuk mengetahui nilai integritas, indikator dan subindikator integritas dalam layanan publik.
Pelaksanaannya dilakukan dengan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga publik dengan mensurvei pengguna langsung layanan publik.
Survei ini juga bertujuan untuk memberi bahan masukan bagi instansi layanan publik untuk mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah/layanan yang rentan terhadap korupsi.
Jumlah responden survei mencapai 15.540 yang terbagi dalam 507 unit layanan dengan rincian sebagai berikut: 43 unit layanan di instansi pusat dengan 1.290 responden, 284 unit layanan di instansi vertikal dengan 8580 responden dan 180 unit layanan di pemda dengan 5670 responden dengan kurun waktu pengumpulan data April-Oktober 2011.
Hasil survei Integritas 2011 yang dipaparkan KPK menunjukkan rata-rata nilai dari Indeks Integritas Nasional adalah 6,31.
Secara nasional rata-rata nilai integritas instansi pusat (7,07) dan vertikal (6,40) lebih tinggi dibanding rata-rata nilai integritas pemerintah daerah (6,00). Masih terdapat 43 persen (37 instansi/pemda) yang nilai integritasnya masih di bawah rata-rata nasional
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki nilai tertinggi mencapai 7,80, posisi selanjutnya Kementerian Kesehatan dengan nilai 7,52, PT Jamsostek 7,52, Kementerian Perindustrian 7,51, PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok 7,50, Kementerian Perhubungan mendapat skor 7,47, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai 7,46.
Selanjutnya, Kementerian Pertanian 7,45, Kementerian Komunikasi dan Informatika 7,43, dan Kementerian Pendidikan Nasional dengan nilai 7,41.
(E007)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
