"Pemerintah kurang memperhatikan komunitas dan penggemar film di Indonesia sehingga mereka tidak berdaya untuk terus menghasilkan karya," kata Garin di Yogyakarta, Jumat.
Dia mengatakan komunitas film kurang mendapat tempat karena lembaga-lembaga formal film, seperti Badan Pertimbangan perfilman Nasional (BP2N) maupun lembaga birokrasi budaya yang tidak mampu membaca berbagai perspektif dan daya hidup komunitas film.
Ia mengatakan lembaga formal film justru hanya fokus menciptakan program sendiri dengan dana pemerintah.
"Belum ada upaya untuk menghidupkan komunitas dengan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan film sehingga banyak komunitas tidak berdaya," katanya.
Menurut dia, komunitas film berperan penting karena menghidupkan sinema Indonesia ketika lembaga formal pemerintah berada dalam keadaan krisis peran sewaktu masa transisi pascakejatuhan mantan Presiden Soeharto.
Dia mengatakan di Indonesia banyak terdapat lembaga independen yang bekerja selama lima tahun lebih yang kurang mendapatkan perhatian sehingga tidak berdaya.
Ia mengatakan Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) ke-6 merupakan salah satu ruang perjumpaan komunitas film independen.
"JAFF mencoba mengambil jalan untuk memberdayakan komunitas film," katanya.
Dia mengatakan JAFF terus mentradisikan film dengan karakter film Asia, yang menghasilkan generasi baru, misalnya film-film dari China dan Turki.
"Ada banyak film di Asia, misalnya dari Vietnam yang melahirkan penemuan-penemuan baru," katanya.
Ia mengatakan program JAFF berupa seminar dan pemutaran film komunitas menjadi wujud penghargaan bagi penonton dan pembuat film independen.
Sementara itu, JAFF ke-6 yang diselenggarakan pada 13 hingga 17 Desember akan ditutup dengan penyerahan penghargaan terhadap sejumlah pemenang festival dan pemutaran film Bi, Don`t Be Afraid dari Vietnam.
(ANT-293/H008)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
