"Kami berharap tataran kebijakan pusat dan daerah mulai memperhatikan aspek-aspek yang perlu dilihat dalam upaya penguatan daya saing daerah," kata Edwin saat menjadi narasumber dalam webinar "Apa Kabar Pembangunan Berkelanjutan di Daerah?", Kamis (19/5), sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Contohnya, lanjut dia, dalam konteks pemulihan pascapandemi COVID-19, kebijakan pemerintah di pusat dan daerah sepatutnya tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga aspek-aspek yang berkenaan dengan penguatan daya saing daerah, seperti sektor lingkungan, sosial, bahkan memastikan optimalisasi konsep tata kelola pemerintahan yang baik tetap berjalan secara seimbang.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjorang menyampaikan upaya mendorong penguatan daya saing daerah juga menjadi perhatian dari pihaknya.
Sebagai organisasi yang menaungi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, Apkasi memberikan perhatian pada upaya-upaya penguatan daya saing daerah untuk menyongsong agenda pembangunan berkelanjutan.
Menurut dia, ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia untuk perkuat daya saing daerah, di antaranya persoalan daya saing daerah yang belum merata, termasuk yang berkenaan dengan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan.
Meskipun begitu, Sarman memandang tantangan tersebut sebetulnya dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan menghadirkan lebih banyak inovasi.
"Tantangan tentu ada, sebagai contoh, daya saing daerah masih belum merata, termasuk sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Namun, ini sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas dan mendorong lebih banyak lagi inovasi," ucapnya.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin minta kepala daerah kuatkan daya saing produk UMKM
Baca juga: KPPOD inisiasi Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
