"IDSDB dirancang sebagai kolaborasi multipihak untuk mendorong percepatan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon di daerah," kata Armand dalam acara Soft Launching Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan yang dirilis di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, dia menjelaskan program ini secara garis besar terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu penyusunan indeks, pengarusutamaan narasi pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
Baca juga: KPPOD inisiasi Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan
Armand yang juga merupakan Koordinator Konsorsium Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan ini pun menyampaikan bahwa IDSDB bersifat non-self assessment, yaitu daerah tidak menilai dirinya sendiri. Kemudian, penyusunan desain riset, penyusunan indikator, dan pemeringkatan melibatkan multipihak.
Adapun konsorsium pengusung program ini, kata Armand, terdiri atas KPPOD, Terra Komunika, dan Kinara Indonesia yang didukung oleh Komite Pengarah IDSDB.
Berikutnya, para ahli di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang terdiri atas unsur pemerintah nasional, yakni Sekretariat SDGs Bappenas, Kemenko Perekonomian, Ombudsman RI. Lalu, ada pula Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), dan akademisi beserta lembaga riset dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Prasetya Mulya, serta APINDO Institute.
"Ada juga mitra pembangunan, yaitu Lingkar Temu Kabupaten Lestari, ANGIN, FITRA, Traction Energi Asia, CDP, SMI," tambah Armand.
Baca juga: Kabupaten Pati raih Favorit III indeks daya saing
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, menurut Armand, IDSDB tahun ini dipertajam oleh para penyusun dengan melengkapi variabel yang secara langsung dapat menunjukkan sejauh mana prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon diterapkan oleh suatu daerah.
Bahkan, lanjut dia, beberapa parameter dalam indeks ini juga termasuk ke dalam panduan investasi lestari.
Dengan demikian, Armand mengatakan ke depannya IDSDB diharapkan dapat berlaku sebagai salah satu landasan dalam pola pembangunan nasional dan daerah atau acuan insentif publik dan nonpublik bagi daerah yang telah lebih maju dalam praktik keberlanjutan.
Baca juga: Kota Magelang raih juara indeks daya saing daerah
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
