“Secara keseluruhan, program ini mendorong pengarusutamaan narasi keberlanjutan ke kabupaten dan memberi insentif berupa peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten,” ujar Analis KPPOD Eduardo Edwin Ramda.
Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi panelis dalam dialog stakeholder KPPOD yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta, Kamis.
Pada kesempatan yang sama, Edwin pun mengatakan, sejauh ini, belum ada IDSDB yang mengukur tingkat daya saing daerah berkelanjutan di level kabupaten.
Berdasarkan data indeks yang dihimpun KPPOD, indeks daya saing yang ada terbatas pada Enviromental Peformance Index yang menunjukkan Indonesia berada di peringkat 116 dan Global Competitiveness Index tanpa mengukur unsur lingkungan dengan Indonesia yang berada di peringkat 50.
Lalu, ada pula Indeks Daya Saing Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menunjukkan hanya dua daerah di Indonesia yang berdaya saing tinggi tanpa melibatkan kabupaten sebagai objek pengukuran dan belum juga mengukur aspek lingkungan.
Berikutnya, Indeks Ease of Doing Bussiness (EoDB) dengan hasil hanya dua daerah di Indonesia berdaya saing tinggi tanpa mengukur aspek lingkungan.
Baca juga: KPPOD: Butuh kerja keras pemkab capai target pembangunan berkelanjutan
Baca juga: KPPOD: Penganggaran adaptif-realistis pulihkan ekonomi daerah
Baca juga: KPPOD dorong penguatan KASN tegakkan sistem merit di daerah
“Sampai saat ini, indeks daya saing daerah berkelanjutan (IDSDB) itu belum ada yang diukur hingga pada level kabupaten dan ada indeks yang variabelnya belum menyentuh isu lingkungan,” kata Edwin.
Padahal, lanjut dia, komitmen Indonesia untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan salah satunya dapat tercermin dalam peningkatan daya saing di level global.
Dengan demikian, daya saing daerah berkelanjutan pun perlu ditingkatkan. Salah satu upaya peningkatan tersebut adalah melalui keberadaan program IDSDB itu.
Sebelumnya, kata Edwin, program IDSDB telah dilakukan pada tahun 2020 dengan metode rata-rata geometri dengan menempatkan bobot yang setara pada empat pilar pendukung daya saing daerah berkelanjutan, yaitu lingkungan lestari, ekonomi tangguh, sosial inklusif, dan tata kelola pemerintah yang baik.
Sebagai upaya pemutakhiran, Edwin menjelaskan IDSDB tahun 2021-2023 dipertajam dengan melengkapi variabel yang secara langsung dapat menunjukkan sejauh mana prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon diterapkan.
“Ke depan, IDSDB diharapkan dapat berlaku sebagai salah satu landasan dalam pola pembangunan nasional dan daerah ataupun acuan insentif publik dan nonpublik bagi daerah yang telah lebih maju dalam penerapannya,” kata Edwin.
Program IDSDB itu, kata Edwin, juga dikembangkan dari tahapan awal berupa dialog stakeholder yang diselenggarakan hari ini, lalu ke depannya akan ada tahap pembentukan steering committe yang secara kelembagaan menjadi pengusung IDSDB.
Mereka, ujar Edwin, akan memberi dan menerima masukan serta konsultasi selama pengembangan laporan riset IDSDB.
Tahapan ketiga adalah expert review, yaitu forum diskusi ilmiah yang melibatkan pakar dan praktisi untuk memperoleh masukan dari sisi konsep dan metodologi sehingga IDSDB dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kepada publik.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2022
