"Kami harapkan semua penyelenggara pemerintah daerah ini tetap terarah pada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD atau rencana tahunan, tidak hanya terbagi fokusnya pada kepentingan pesta politik 2024," kata Direktur KPPOD Herman N. Suparman di Jakarta, Jumat.
Potensi pecahnya fokus kepala daerah maupun organisasi perangkat daerah karena pesta politik, menurut dia, menjadi salah satu dinamika yang dianalisis oleh KPPOD.
"Sejumlah isu otonomi yang terjadi selama setahun terakhir, bagi kami isu-isu ini menjadi penting, tidak hanya setahun ke depan, tetapi lebih khusus lagi 2 tahun karena selama 2 tahun ini akan menghadapi tahun politik," katanya dalam diskusi media KPPOD bertema Refleksi Otonomi Daerah 2022.
KPPOD memprediksi di tengah tahun-tahun politik seperti saat ini, penyelenggara pemerintahan daerah baik dari sisi eksekutif dalam hal ini kepala daerah dan OPD-OPD maupun legislatif akan terbagi fokus.
Namun, jika para kepala daerah maupun anggota legislatif terbagi fokus dengan proses Pemilu 2024, dia berharap mereka tetap merealisasikan rencana-rencana yang telah mereka buat untuk 2023 maupun 2024.
"Sejumlah masalah, peristiwa yang dihadapi selama setahun belakangan ini selama 2022, dengan kondisi atau konteks menuju 2024, ini bisa kemungkinan akan mengalami perbaikan. Akan tetapi, juga justru bisa lebih mundur lagi kondisinya dari yang terjadi selama setahun ini," ujarnya.
Oleh karena itu, Herman mengingatkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sepanjang 2022 yang notabene juga telah memasuki tahun politik Pemilu 2024, hendaknya bisa menjadi acuan pengalaman dalam memaksimalkan capaian-capaian yang akan dilakukan daerah pada 2023—2024.
Baca juga: Wapres sebut partai tak lolos peserta Pemilu 2024 sudah "garis tangan"
Baca juga: Kemendagri sosialisasikan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
