"Saya mengusulkan kepada para pemangku keamanan seperti Menko Polhukam, Panglima TNI, dan Kapolri harus sering turun untuk meninjau langsung kondisi dan situasi di Papua dan Papua Barat. Kalau perlu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," kata Muzani di Jakarta, Kamis.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, pemerintah pusat tidak mendapat laporan yang sebenarnya mengenai yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
"Apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat tidak sampai laporannya ke pusat karena seringkali laporan yang ke Jakarta tidak menggambarkan keadaan aktual, bahkan basi. Sehingga keputusan yang diambil pusat kurang pas," kata Muzani.
Muzani yang baru selesai melakukan kunjungan kerja ke Papua dan Papua Barat, juga mengusulkan agar pola penanganan keamanan di kedua provinsi itu diubah.
"Pemerintah harus mengubah pola penanganan keamanan Papua. Nyatanya, dengan pola yang sekarang yakni dengan mengedepankan Polri dan TNI memback-up operasi, keamanan di Papua masih rawan," kata Muzani.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menambahkan, situasi dan kondisi di lapangan sering berubah mendadak tanpa bisa diprediksi sama sekali.
"Pola penanganan yang dilakukan Polri sampai sekarang gagal mencegah penembakan liar, bahkan untuk menangkap pelakunya pun belum bisa. Sementara TNI tidak bisa berbuat lebih maksimal karena ketentuannya demikian," kata Muzani.
Ia menambahkan, penangkapan terhadap pelaku penembakan liar menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan kepada aparat.
"Bahkan dapat menghindari syak wasangka di masyarakat," kata Muzani.
(ANT-134/S024)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
