Yangon (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu siang, memulai kunjungannya ke Myanmar, negara yang saat ini mengisolasikan diri dan belum menegakkan proses demokrasi dengan baik. Presiden dan rombongan dengan menggunakan pesawat Garuda Boeing 737-400 tiba di Bandar Udara Internasional Yangon pada pukul 12.40 waktu setempat setelah terbang lebih kurang dua jam 10 menit dari Phnom Penh, Kamboja. Kunjungan Presiden menjadi perhatian banyak pihak karena negara tersebut saat ini mengisolasi diri bahkan utusan khusus PBB dan ASEAN pun tidak diberi akses masuk. Menlu Hassan Wirajuda mengatakan Indonesia siap berbagi pengalaman dengan Myanmar dalam menuju negara yang demokratis dan akan mendengarkan kesulitan yang dihadapi oleh Myanmar dalam menuju negara yang demokratis. Presiden antara lain disambut oleh Kepala Negara/Ketua State Peace and Development Council (SPDC) Jenderal Senior Than Shwe. Setelah mengikuti upacara penyambutan kenegaraan, Presiden melakukan kunjugan kehormatan kepada Than Shwe dan melakukan pembicaraan bilateral. Acara selanjutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman RI-Myanmar mengenai pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral RI-Myanmar oleh menlu kedua negara. Rabu malam dilakukan jamuan santap malam oleh Than Shwe. Pada Kamis (2/3), Presiden akan mengunjungi Shwe Dagon Pagoda, penanaman pohon di Taman Bangsa-Bangsa, ke museum Nasional Myanmar dan pertemuan dengan Masyarakat Indonesia. Menlu Hassan Wirajuda mengatakan, selama ini Indonesia, negara lain dan negara di kawasan regional memprihatinkan proses peta jalan menuju demokrasi di negara itu. Hassan mengatakan, banyak negara di kawasan ASEAN dan juga lainya ingin menyaksikan agar peta jalan menuju demokrasi tersebut bisa memberikan hasil nyata. "Sehingga apa yang mereka niatkan untuk membantu peta jalan demokrasi bisa dicapai," katanya. Hassan mengatakan, jika Myanmar menghendaki maka Indonesia akan berbagai pengalaman dalam menuju negara yang demokratis. Namun, katanya, Indonesia juga mengerti situasi yang dihadapi oleh Myanmar. Indonesia, katanya, juga pernah menghadapi proses yang tidak mudah saat menuju ke pemerintahan yang demokratis dari sebelumnya pemerintahan yang otoriter. "Kita mengerti situasi yang mereka hadapi, sehingga kalau mereka kehendaki ada banyak hal yang bisa kita bagi pengalaman," kata Menlu. Hassan mengatakan sejak beberapa tahun terakhir akses orang untuk memasuki Myanmar, seperti utusan khusus PBB, sulit dilakukan. Oleh sebab itu, kata Hassan, kunjungan Presiden menjadi penting di mata banyak pihak karena merupakan akses pertama dan langsung yang diberikan Myanmar kepada pejabat pada tingkatan yang paling tinggi. Mengenai apa yang akan disampaikan kepada pihak Myanmar, Hassan hanya mengatakan bahwa Indonesia akan mendengar dari pihak Myanmar mengenai kesulitan yang mereka hadapi dalam melaksanakan peta jalan demokrasi yang dibuat oleh Myanmar sendiri. Saat ini, kata Hassan, pelaksanaan peta jalan demokrasi tersebut baru pada tahap konvensi, yang hasilnya juga belum konkret. Sementara itu Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Hasanuddin Yusuf dan anggota Komisi I DPR Antarini Malik yang ikut dalam rombongan Presiden mengharapkan Presiden Yudhoyono dapat menjembatani konflik di Myanmar sehingga proses demokrasi di negara tersebut dapat ditegakkan. Hasanudin mengharapkan Indonesia dapat membantu proses demokrasi di Myanmar seperti halnya Indonesia pernah berhasil membantu mengatasi konflik di Kamboja. Sementara itu Antarini mengatakan, "Kita harapkan terbuka hati mereka (pimpinan di Myanmar). Presiden juga cukup ngotot tetapi persuasif (mengupayakan demokrasi di Myanmar)." Antarini berharap Presiden akan mencoba menjembatani permasalahan di Myanmar sehingga Myanmar yang dulu bernama Burma dapat menjadi lebih akrab lagi dengan negara negara-negara ASEAN lainnya. Mengenai kemungkinan Presiden bertemu dengan tokoh demokrasi yang juga Sekjen Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, Antarini mengatakan, jika melihat protokoler Myanmar maka kemungkinan bertemu dengan tokoh yang saat ini menjalani tahanan rumah tersebut tidak mudah terjadi. Antarini mengatakan, Presiden Yudhoyono yang berasal dari militer diharapkan dapat memuluskan upaya penegakan demokrasi di negara yang saat ini dipimpin oleh junta militer tersebut.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006