Kemendagri buka kegiatan Indonesia Maju Expo dukung UMKM

Kementerian Dalam Negeri membuka kegiatan Indonesia Maju Expo dan Forum 2022 sebagai bentuk dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan pasar mereka.

"Sesungguhnya kita sudah cukup panjang waktu terus mendesak bagaimana produk-produk dalam negeri ini menjadi raja di negara kita sendiri, menjadi tuan di rumah sendiri," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro di Jakarta, Kamis.

Suhajar mengatakan kondisi pandemi telah memukul banyak sektor yang salah satu yang terkena dampak adalah sektor UMKM.

"Padahal UMKM ini menyerap tenaga kerja yang luar biasa banyaknya, yang bisa memberi makan sebagian besar rakyat kita, yang berada pada upaya-upaya pengembangan ekonomi kerakyatan ini," kata dia.

Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan mendorong UMKM untuk bangkit, agar produksi berjalan baik dan terutama mendapatkan pasar dalam menyalurkan hasil produksi mereka.

Salah satu upaya memperkenalkan dan menghubungkan produk UMKM dengan pasar yakni lewat kegiatan Indonesia Maju Expo dan Forum 2022.

Kegiatan tersebut sudah diselenggarakan untuk tahun yang kedua. Tujuannya guna memberikan dukungan terhadap pelaku usaha industri kecil menengah UMKM agar bisa tetap bertahan dalam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak 2020.

Dengan kegiatan seperti itu, harapannya mampu memberikan efek ketahanan pasar, ketahanan produksi maupun ketahanan perdagangan yang akhirnya bermuara untuk terwujudnya ketahanan nasional di masa pandemi COVID-19.

Dasar kegiatan yakni dari beberapa ekosistem kebijakan, diantaranya adalah Undang-undang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Kebijakan Stabilitas Keuangan Dalam Rangka Menangani Pandemi COVID-19 dengan seluruh derivasinya.

Termasuk, Keputusan Presiden tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia serta Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan kepala LKPP tentang dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dalam pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah.

Kegiatan itu diikuti oleh unsur kementerian dan lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha UMKM, perbankan nasional, perusahaan swasta nasional dan pelaku-pelaku industri kecil lainnya.