... Harusnya diajarkan ilmu komunikasi, bagaimana komunikasi dengan rakyat. Diberikan juga tentang psikologi, bagaimana berurusan dengan psikologis masyarakat yang marah...
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR, Marzuki Alie, menyatakan, kasus di Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, merupakan kasus lama yang baru meledak sekarang.

"Harus proporsionallah melihatnya. Kasus itu kasus lama semua. Terjadi pada 1997, 1998. Nggak ada kasus yang baru. Tapi meledak sekarang karena reformasi. Dulu rakyat takut untuk berdemo. Sekarang rakyat berdemo untuk menuntut haknya atau hak orang lain itu terjadi," katanya, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Dalam melihat itu, katanya, semua pihak harus arif, harus jernih dan jangan menyalahkan polisi semata.
"Urusan tanah banyak provokasinya, banyak calonya," kata dia.

Banyaknya kritikan kepada Kapolri, Jenderal Polisi Timur Pradopo, terkait berbagai masalah yang akhir-akhir ini terjadi, Marzuki mengatakan, sebaiknya hal tersebut diserahkan kepada Presiden Susilo Yudhoyono untuk mengevaluasinya.

"Yang mengevaluasi Presiden. Karena DPR ikut menetapkan, tentu Komisi Hukum (Komisi III DPR RI) yang akan mengevaluasi apakah ada kesalahan Kapolri atau itu puncak gunung es yang meledaknya saat dia jadi Kapolri," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Ia mengatakan, orang selalu berpikir negatif tentang polisi bila terjadi masalah di lapangan.
Bahkan ia mengatakan, terkadang sikap dan perilaku Satpol PP lebih kejam dibanding anggota Polri sendiri saat di lapangan.

"Satpol PP ada yang lebih kejam dari polisi, injek-injek pedagang. Apakah Satpol PP lebih hebat dari polisi?, Nggak. Kadang-kadang dihancuri barang dagangannya tanpa memikirkan nasib pedagang," kata Marzuki.

Namun demikian, ia mengakui, perlu ada perbaikan di internal Polri agar kasus-kasus seperti di Bima dan Mesuji tidak terjadi lagi.

"Kalau polisi betul-betul rekrutmennya baik, diyakini tak akan terjadi peristiwa seperti itu. Nah, masalahnya saat rekrutmen masih ada rekrutmennya dengan menggunakan uang," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Disamping itu, kunci lainnya adalah pendidikan Kepolisian yang sepakati dia bagian dari masyarakat sipil.

"Harusnya diajarkan ilmu komunikasi, bagaimana komunikasi dengan rakyat. Diberikan juga tentang psikologi, bagaimana berurusan dengan psikologis masyarakat yang marah," katanya. (ANT)

Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2011