"Itu bisa saja terjadi, karena kami mencatat diskriminasi hukum dan HAM di Jatim selama 2011 didominasi negara sebagai aktor," kata Kepala Divisi Operasional LBH Surabaya M Faiq di Surabaya, dalam acara Catatan Akhir Tahun 2011.
Menurut Faiq, negara sebagai aktor dalam diskriminasi hukum dan HAM di Jatim selama 2011 antara lain terlihat dalam kasus perburuhan, PKL, hak beragama, sengketa tanah, dan sebagainya.
"Kalau negara tetap melakukan peran dominan dalam diskriminasi hukum dan HAM serta negara juga melakukan pembiaran dalam kasus hukum seperti hak beragama dan tanah, maka perlawanan kaum minoritas akan mewarnai 2012," katanya.
Dia menilai negara dapat mencegah kemungkinan perlawanan kaum minoritas yang umumnya tidak terdidik itu dengan berposisi netral dalam kasus hukum/HAM, dan menindak tegas pelanggaran hukum dan HAM.
"Keluarnya Pergub Jatim terkait Ahmadiyah membuktikan negara belum bersikap netral, sedangkan konflik SARA di Sampang (Sunni-Syiah) akan bisa meledak bila negara terkesan melakukan pembiaran tanpa tindakan hukum, karena itu adili pelakunya," katanya.
Senada dengan itu, Direktur LBH Surabaya M Syaiful Aris menegaskan bahwa LBH Surabaya selama 2011 menerima 377 perkara yang dilaporkan masyarakat.
Selain perkara pidana dan perdata yang memang dominan, katanya, perkara yang juga banyak dilaporkan adalah buruh, pertanahan, perumahan, pendidikan, dan perkawinan.(*)
ANT
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
