Pelaksanaan pembangunan PLTA Karama pasti ada solusi yang baik sepanjang kita mengajak masyarakat untuk berdialog. Kita harus membangun komunikasi yang baik bagi masyarakat setempat guna melahirkan solusi yang bijak.
Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, H.Anwar Adnan Saleh, menyampaikan, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karama tidak akan pernah mengorbankan masyarakat yang ada di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang.

"Pelaksanaan pembangunan PLTA Karama pasti ada solusi yang baik sepanjang kita mengajak masyarakat untuk berdialog. Kita harus membangun komunikasi yang baik bagi masyarakat setempat guna melahirkan solusi yang bijak," kata dia.

Menurut Anwar, setiap pelaksanaan pembangunan terkadang menuai protes seperti adanya penolakan warga terkait rencana pembangunan PLTA terbesar di Indonesia yang ada di Karama, Mamuju. Namun demikian, penolakan warga itu hendaknya disikapi dengan pikiran jernih karena pembangunan ini juga merupakan kebutuhan nasional untuk mengatasi krisis listrik di pulau Sulawesi.

"Memang akan terjadi relokasi pemukiman penduduk di Bonehau maupun di Kalumpang. Namun, sebelum pembangunan PLTA di mulai maka pihak investor asal China harus menyiapkan tempat yang layak bagi masyarakat yang ada di lokasi pembangunan PLTA," jelasnya.

Minimal katanya, kondisi masyarakat yang terkena relokasi dapat diberikan kepastian kerja serta memberikan dampak ekonomi yang lebih baik.

Gubernur mengatakan, masyarakat yang menolak akan segera dirangkul dan diberikan pemahaman bahwa pemerintah di Sulbar membangun mega proyek raksasa PLTA yang didanai investor China Gezhouba Group International Engineering Co.LTD (CGGC), bukan untuk kepentingan pemerintah saja melainkan untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Karena itu, ia juga meminta kepada masyarakat yang selama ini terkesan menolak pembangunan PLTA Karama dapat bekerja sama dengan pemerintah demi lancarnya pembangunan PLTA Karama.

Gubernur juga telah menyusun strategi dalam rangka mengantisipasi dampak pembangunan PLTA Karama di Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, agar tidak merugikan masyarakat setempat.

"Pemerintah di Sulbar segera membentuk tim sembilan terkait pembangun PLTA Karama, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012," katanya.

Ia mengatakan, tim sembilan yang akan dibentuk bertugas mendesain pembangunan PLTA Karama dengan melibatkan ahli berpengalaman agar pembangunan proyek mega raksasa di Sulbar itu tidak menimbulkan dampak lingkungan.

"Pemerintah dan masyarakat akan mengisi tim sembilan itu agar pembangunan PLTA Karama berjalan lancar dan tidak menemui kendala dalam pelaksanaannya," katanya.

Menurut dia, pemerintah di Sulbar tidak ingin pembangunan PLTA Karama yang dibangun dengan investasi sekitar Rp13 triliun itu menemui hambatan hanya karena persoalan dampak dan ditolak masyarakat.

(KR-ACO)

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2012