"Yang penting, pemerintah dan BI menjaga melalui kebijakan fiskal, moneter, ketika investasi makin mengalir."Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) untuk mendorong investasi, setelah Indonesia dinyatakan masuk dalam investment grade oleh lembaga rating internasional.
"Suku bunga harus disesuaikan, di satu sisi untuk menjaga inflasi, dan untuk financing dunia usaha dan sektor industri," kata Yudhoyono di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin.
Saat ini, suku bunga acuan BI berada pada level 6,0 persen. Namun, Presiden tidak menyebut angka pasti penyesuaian yang dianggap ideal untuk mendorong investasi.
"Yang penting, pemerintah dan BI menjaga melalui kebijakan fiskal, moneter, ketika investasi makin mengalir," kata Kepala Negara.
Menurut Presiden, para pelaku usaha harus bisa memanfaatkan peluang dan berinovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investment grade, katanya, adalah peluang yang harus dimanfaatkan oleh para investor.
Yudhoyono menegaskan, status investment grade yang diraih oleh Indonesia memiliki pengaruh positif, dan akan meningkatkan kepercayaan dunia kepada Indonesia sebagai lahan investasi.
"Tentu akan lebih banyak lagi investasi terbuka di negeri ini baik direct invesment maupun portfolio invesment," kata Presiden.
Terkait dengan peningkatan investasi, Presiden mengatakan, pemerintah akan terus fokus pada upaya pembangunan infrastrukur.
"Kita tetapkan pembangunan infrastruktur besar-besaran. APBN akan kita arahkan ke sana," kata Kepala Negara.
Presiden mengatakan, ketidaksiapan infrastruktur di Indonesia adalah salah satu hal yang paling sering dikeluhkan oleh para investor.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan berbagai dukungan, termasuk dukungan alokasi anggaran, untuk membangun infrastruktur.
Bahkan, Presiden menegaskan, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2011 sekitar Rp40 triliun sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Hal lain yang sering dikeluhkan adalah birokrasi, sehingga Presiden meminta seluruh pihak untuk melakukan perbaikan birokrasi.
Menurut Kepala Negara, birokrat harus responsif atau cepat bertindak dan cepat mengambil keputusan.
Pada kesempatan itu, Presiden juga memerintahkan pihak-pihak terkait, baik di pusat maupun daerah, untuk menyesuaikan regulasi dan sektor pendanaan untuk mempercepat pembangunan ekonomi.
(Uu.F008)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2012
