"Rapat pimpinan DPR RI yang dihadiri BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) dan Sekjen DPR RI memutuskan memberikan peringatan kepada Sekjen DPR RI," kata Ketua DPR RI, Marzuki Alie di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Jumat.
Marzuki menjelaskan, peringatan keras secara tertulis diberikan pada Sekjen DPR RI didasarkan pada tindakannya terhadap pelaksanaan sejumlah proyek fisik di lingkungan DPR RI yang selalu melempar bola tapi tidak ada tanggung jawabnya.
Sekjen DPR RI sebagai pejabat birokrat tertinggi yakni eselon IA yang membawahi seluruh sistem pendukung di DPR RI, tidak bisa hanya melemparkan persoalan tapi tidak ada tanggungjawabnya.
"Sekjen DPR selalu menyatakan, dirinya seolah-olah hanya sebagai pelaksana," katanya.
Marzuki menegaskan, Sekjen DPR RI sebagai perjabat birokrat tertinggi, terlalu tinggi kalau hanya melaksanakan tugas pada proyek-proyek pembangunan fisik di lingkungan DPR RI.
Sebagai pejabat eselon IA, Sekjen DPR RI adalah pemegang kuasa mata anggaran yang membuat keputusan dan mengambil kebijakan menegur jika ada yang salah.
"Selama ini, pimpinan DPR RI sudah sering menerima keluhan dari masyarakat perihal tender proyek di DPR RI yang bernuansa kompormi," katanya.
Menurut Marzuki, pimpinan DPR RI sudah sering memberikan teguran lisan kepada Sekjen guna memperbaiki kinerjanya dan tidak mengulangi kesalahan.
Selama dua tahun memimpin DPR RI sejak 2009, menurut Marzuki, dirinya melakukan pembinaan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Sekjen DPR RI, tapi belum ada perbaikan.
Perungatan keras itu, kata dia, sudah dikemunikasikan dan sepakati pimpinan DPR lainnya yakni, Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, Anis Matta, dan Taufik Kurniawan.
Proyek pembangunan fisik yang dilakukan di lingkungan DPR RI saat ini adalah renovasi ruang rapat baru Badan Anggaran DPR RI dengan anggaran Rp20 miliar.
(R024)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2012
