Ia memberikan pemahaman tentang hoaks kepada personel di Gedung Wira Pratama Polresta Mataram, Jumat. "Jadi dengan perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat saat ini, Polri harus benar-benar memahami media sosial, baik dalam menggunakan maupun menanggapi informasi dan berita yang tersebar," kata dia.
Baca juga: Kadiv Humas Polri: "Yellow Notice" Eril segera ditutup
Khusus lagi kepada personel yang bertugas di bidang humas, yang bukan saja sebagai fungsi pendukung Polri, namun juga harus bisa mengambil bagian memberikan informasi yang positif ke masyarakat.
Karena itu, personel yang bertugas di bidang humas harus pintar memilah berita hoaks dengan fakta. Jangan sampai berita bohong itu tersebar luas hingga mengancam situasi keamanan di daerah. "Jadi humas sekarang punya peran ganda sebagai penangkal hoaks," ujarnya.
Baca juga: Wartawan dan Pati TNI-Polri akan bersaing menembak di HUT Bhayangkara
Dalam memberikan pemahaman kepada personel, Artanto juga memaparkan perihal aturan hukum di dunia maya, sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Dengan membekali diri UU ITE, kita pastinya akan mampu mendeteksi dan mengambil peran dalam menangkal penyebaran berita atau informasi hoaks," ucap dia.
Seperti kasus penyebaran berita bohong yang sempat meresahkan masyarakat melalui adanya informasi unggahan seorang warga tentang aksi panah di Mataram.
Baca juga: Kominfo dorong humas harus pahami pentingnya keamanan media sosial
"Melalui kasus tersebut, humas harus cepat mengambil peran untuk meredam situasi di tengah masyarakat," katanya.
Dalam menangkal hoaks, personel juga harus terus berinovasi dan kreatif dalam menyampaikan informasi sehingga akan memberikan kesan positif dalam membangun wilayah hukum Polda NTB.
Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
