"Faktor yang mendorong konflik bisa berbagai macam, bisa karena kepemimpinan, bisa juga karena ketidakjelasan konstitusi," kata Hasyim di sela sesi acara Pekan Konstitusi yang bertema "UUD 1945, Amandemen dan Masa Depan Bangsa" di Jakarta, Selasa.
Menurut Hasyim, banyaknya masukan tentang formulasi konstitusi juga menimbulkan kekisruhan dalam perspektif ketatanegaraan, sehingga perlu ada sebuah forum untuk mencari titik temu.
"Setelah empat kali amandemen UUD 1945, banyak pendapat yang lain, baik lembaga tinggi negara seperti DPD maupun tokoh yang memiliki pemikiran tentang konstitusi," kata mantan Ketua Umum PBNU itu.
Hasyim menekankan perlunya sebuah forum untuk melihat konstitusi dari berbagai perspektif, sehingga itulah alasan terselenggaranya Pekan Konstitusi.
"Ada yang ingin mengembalikan konstitusi ke UUD 1945, ada juga yang menginginkan perubahan dan penambahan pasal-pasal," kata Hasyim.
Dengan adanya keresahan untuk perubahan, bahkan konflik yang dimotori anarkisme, menurut Hasyim, salah satunya dapat diatasi dengan mencari solusi untuk konstitusi yang lebih baik.
"Keinginan perubahan, jika itu ada, hendaknya harus konstitusional melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat," katanya.
"Pekan Konstitusi" adalah forum yang diadakan Konferensi Cendekiawan Muslim Internasional (International Conference of Islamic Scholars/ICIS) guna menanggapi usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melanjutkan amandemen UUD 1945.
DPD RI mengusulkan 10 poin penting perubahan UUD 1945, di antaranya, memperkuat sistem presidensial, mengoptimalkan sistem perwakilan DPD, membuka calon presiden jalur perseorangan, memperkuat peran Mahkamah Konstitusi, penambahan pasal Hak Asasi Manusia dan penajaman bab tentang pendidikan dan ekonomi.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam forum yang telah memasuki hari ke-2 tersebut di antaranya adalah mantan presiden Megawati Soekarnoputri, mantan wakil presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari, mantan wapres Try Sutrisno, Ketua DPD RI Irman Gusman dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.
(T.P012/I007)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012
