"Amandemen konstitusi merupakan sebuah keharusan dengan melihat fakta bahwa empat amandemen sebelumnya masih menunjukkan sejumlah kelemahan," kata Gumilar dalam sebuah sesi di acara "Pekan Konstitusi" bertema "UUD 1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa" di Jakarta, Rabu.
Menurut Gumilar, empat kali amandemen UUD 1945 yang sebelumnya justru tidak membawa rakyat Indonesia ke dalam kondisi yang tidak lebih baik dari masa sebelum reformasi bergulir.
"Tiga hal utama yang perlu mendapat perhatian adalah reformasi kelembagaan dalam rangka penerapan bikameralisme, pengatan sistem hukum, serta penjaminan hak asasi manusia," kata Gumilar.
Rektor UI itu menegaskan saat ini ketiga hal tersebut kurang mendapat pengaturan yang proporsional dan tepat pada keempat amandemen sebelumnya.
"Prinsip utama yang perlu diperhatikan adalah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi partisipatif dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)," kata Gumilar.
"Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan politik, serta peningkatan kemitraan pemerintah dengan masyarakat harus ditingkatkan sehingga dampat negatif sistem oligarki atau demokrasi elitis dapat diminimalisasi," katanya.
"Pekan Konstitusi" adalah forum yang diadakan Konferensi Cendekiawan Muslim Internasional (International Conference of Islamic Scholars/ICIS) guna menanggapi usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk melanjutkan amandemen UUD 1945.
DPD RI mengusulkan 10 poin penting perubahan UUD 1945, di antaranya, memperkuat sistem presidensial, mengoptimalkan sistem perwakilan DPD, membuka calon presiden jalur perseorangan, memperkuat peran Mahkamah Konstitusi, penambahan pasal hak azasi manusia dan penajaman bab tentang pendidikan dan ekonomi.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam forum yang telah memasuki hari ke-3 tersebut di antaranya adalah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari, mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Ketua Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi, Ketua DPD RI Irman Gusman dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.
(T.P012/Z003)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012
