Kemarin, Presiden bagikan bansos di Nias hingga lahan Trans Papua

Lima berita politik pada Rabu (6/7) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Presiden Jokowi bagikan bansos di Nias hingga pembebasan lahan Trans Papua penuhi hak masyarakat adat.

Klik di sini untuk berita selengkapnya

1. Presiden Jokowi akan tinjau infrastruktur dan bagikan bansos di Nias

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meninjau sejumlah infrastruktur dan membagikan bantuan sosial dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Nias, Sumatera Utara, Rabu.

Mengawali kunjungan kerjanya, Presiden akan bertolak menuju Kota Gunungsitoli menggunakan Pesawat ATR-Pelita Air. Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara Soewondo, Kota Medan sekitar pukul 07.20 WIB.

Selengkapnya di sini

2. KSP tegaskan pembebasan lahan Trans Papua penuhi hak masyarakat adat

Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa pembebasan lahan untuk jalan Trans Papua yang menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Barat tidak akan merampas hak-hak masyarakat adat Papua.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan pembangunan jalan Trans Papua bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antarwilayah.

Selengkapnya di sini

3. TNI AL buka perekrutan prajurit Bintara dan Tamtama

TNI Angkatan Laut membuka perekrutan prajurit secara besar-besaran melalui pendidikan Bintara Prajurit Karier (Bintara PK) dan Tamtama Prajurit Karier (Tamtama PK) Gelombang II Tahun Ajaran 2022.

Sebagaimana dikutip dalam siaran tertulis Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) yang diterima di Jakarta, Rabu, perekrutan ini akan dimulai dengan tahapan pendaftaran dari 11 Juli sampai dengan 11 Agustus 2022 mendatang.

Selengkapnya di sini

4. Kemendagri minta pemda setop pemberian perizinan di kawasan IKN

Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk menyetop soal pemberian perizinan di kawasan Ibu Kota Negara.

"Pemerintah daerah harus segera mengidentifikasi perizinan yang telah dikeluarkan dan menghentikan proses perizinan yang sedang dan akan dilakukan agar tercipta suasana yang kondusif dengan terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Otorita," kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal dalam keterangan di Jakarta Rabu.

Selengkapnya di sini

5. Kemenkominfo: Pemerintah dan DPR sepakat segera selesaikan RUU PDP

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

"Maka dari itu pemerintah dan DPR melakukan rapat terus-menerus untuk menyelesaikan hal tersebut," kata Semuel kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya di sini