“Untuk KPR syariah yang telah berjalan selama ini sebelum adanya kenaikan tingkat suku bunga tentu akan diuntungkan karena dalam skema syariah, sekali di tentukan di awal besaran cicilannya, maka tidak berubah sampai akhir masa perjanjian,” kata Adiwarman Karim saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.
Adiwarman mengatakan, masyarakat yang selama ini menikmati suku bunga yang relatif rendah akan segera merasakan dampak kenaikan tingkat suku bunga oleh The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat) yang memicu inflasi termasuk di sektor perumahan.
Terkait KPR syariah, ia melanjutkan pemerintah saat ini sangat mendukung dengan adanya Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Syariah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi PNS, serta bank pemerintah yang khusus menyediakan KPR dengan skema syariah.
“Kalaupun seluruhnya (skema KPR bank-bank pemerintah) dikonversi menjadi syariah, dampaknya akan jauh lebih besar ke masyarakat karena kelebihan skema cicilan KPR syariah tadi,” lanjut Adiwarman.
Baca juga: Bank Syariah Indonesia bisa proses KPR FLPP tahun ini
Adiwarman berpesan kepada calon kreditur KPR Syariah agar memperhatikan legalitas dan kredibilitas lembaga syariah agar tidak tertipu.
Setelah itu, ujar dia, perlu dilihat pula aspek syariahnya apakah lembaga tersebut mempunyai dewan pengawas syariah yang direkomendasikan, tercatat dan terdaftar oleh MUI.
“Kita tidak mau juga lembaga yang mengaku-ngaku syariah padahal tidak syariah, ujung-ujungnya merugikan nasabah karena menipu. Bisa juga mereka tidak mampu menepati janji-janji mereka,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masyarakat akan kesulitan membeli rumah karena imbas adanya gejolak global meningkatnya suku bunga yang berimplikasi kepada kenaikan suku bunga KPR.
“Ini akan menjadi salah satu implikasi dari situasi dunia, ada pengaruhnya ke sektor perumahan,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Hunian syariah tetap tumbuh di tengah pandemi
Pewarta: Sandi Arizona
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2022
