Dalam temu media di Kantor BRGM di Jakarta, Selasa, Satyawan menjelaskan sesuai urutan, sebelum melakukan rehabilitasi perlu dilakukan evaluasi biogeofisik untuk memastikan apakah kawasan itu dapat dilakukan rehabilitasi.
Baca juga: KSP: Pendanaan jadi salah satu tantangan rehabilitasi mangrove
"Selanjutnya, masyarakatnya siap atau tidak, edukasi kepada masyarakat itu kunci untuk rehabilitasi berkelanjutan bagi mangrove maupun gambut," katanya.
Jika belum siap, bagian edukasi dari BRGM harus masuk terlebih dahulu untuk melakukan sosialisasi terkait upaya rehabilitasi dan restorasi serta peran gambut dan mangrove untuk lingkungan hidup dan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Persiapan itu, katanya, paling tidak membutuhkan waktu satu tahun dan jika terdapat konsensus dari masyarakat, dapat melakukan rehabilitasi mangrove atau restorasi gambut.
Hal senada juga dikatakan Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP), Trijoko M. Soleh Oedin ketika memberikan paparan dalam acara tersebut. Memosisikan masyarakat menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, baik yang dilakukan BRGM, KLHK atau kementerian/lembaga lain.
Baca juga: BRGM tegaskan peran desa jadi ujung tombak rehabilitasi mangrove
Baca juga: Menteri LHK: Mangrove bukti komitmen Indonesia dalam perubahan iklim
"Bagaimana memosisikan masyarakat itu juga menjadi hal yang penting dilakukan. Secara teknokratis sekat kanalnya sudah, tapi masyarakat terusir ya celaka," katanya.
Untuk itu, edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu upaya penting yang harus dilakukan, terutama guna mencegah sudut pandang dan kebiasaan masyarakat untuk mengeringkan gambut.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
