Sebagai negara demokrasi maka seluruh elemen masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam memberikan masukan terhadap RUU APBNJakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyatakan adanya konsultasi publik akan menghasilkan APBN yang adaptif dalam memanfaatkan berbagai peluang di tengah tekanan global.
Hal tersebut dapat terjadi lantaran saran dan masukan dari ahli, pakar, akademisi dan masyarakat luas dapat dijaring melalui konsultasi publik sehingga semakin melengkapi proses penyusunan RUU APBN TA 2023.
"Pemerintah akan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di tengah kondisi global yang saat ini sedang mengalami tekanan," katanya di Jakarta, Selasa.
Salah satu pakar yang berkontribusi dalam konsultasi publik terhadap proses penyusunan RUU APBN TA 2023 adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Mei Santoso.
Mei mengatakan proses konsultasi publik merupakan salah satu wujud dari upaya APBN sebagai alat mencapai tujuan berbangsa dan bernegara yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Ia menuturkan terkait peran legislatif ternyata terdapat tiga pendekatan yaitu budget making, budget influencing serta budget approving.
Menurutnya, pendekatan yang sesuai konteks Indonesia adalah budget influencing yaitu pihak eksekutif harus dapat menempatkan sejauh mana pengaruhnya dalam kebijakan dan struktur APBN.
Sejalan dengan Mei, Kepala Biro Hukum Kemenkeu Arief Wibisono mengatakan RUU APBN merupakan bertemunya dua proses yaitu teknokratik dan politik.
Oleh sebab itu, Arief menuturkan konsultasi publik dapat menjadi pintu masuk untuk memberikan masukan, diskusi dan saran yang konstruktif dari masyarakat demi perbaikan kebijakan yang lebih baik.
"Sebagai negara demokrasi maka seluruh elemen masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam memberikan masukan terhadap RUU APBN," ujarnya.
Terlebih lagi di tengah kondisi yang tidak pasti, kompleks dan memiliki volatilitas yang tinggi sehingga perumusan suatu peraturan perlu dicermati secara lebih seksama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan menambahkan kesinambungan fiskal harus tetap dijaga terutama di tengah ketidakpastian global.
Kesinambungan fiskal akan mewujudkan APBN sesuai tujuan bernegara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur sekaligus menjawab tantangan terkait ketidakpastian perekonomian global.
Kesinambungan fiskal juga akan memperluas ruang fiskal, belanja yang lebih berkualitas dan pembiayaan anggaran yang produktif dan inovatif.
Baca juga: Kemenkeu: Konsultasi publik dorong APBN lebih kredibel dan transparan
Baca juga: Kemenkeu sebut kinerja APBN semester I 2022 di Sultra berjalan positif
Baca juga: Kemenkeu: Penurunan kemiskinan indikasi peran APBN perlu dilanjutkan
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2022
