DPD RI minta pemerintah perkuat pembangunan Barito Utara dukung IKN

Apabila pembangunan tidak digenjot dan diperkuat, kemajuan IKN Nusantara justru akan menyusahkan Kalteng, terkhusus Barito Utara.

Palangka Raya (ANTARA) -

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Agustin Teras Narang mengingatkan sekaligus meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, memperkuat pembangunan di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang nantinya menjadi gerbang utama Ibu Kota Negara Nusantara.

"Apabila pembangunan tidak digenjot dan diperkuat, kemajuan IKN Nusantara justru akan menyusahkan Kalteng, terkhusus Barito Utara. Alhasil, kemajuan IKN tidak dapat kita rasakan," kata Teras Narang saat reses secara daring dengan Pemkab Barut, Kamis.

Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu menyarankan Pemkab Barut, agar agenda prioritas yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bisa segera dikembangkan. Sebab, sumber-sumber pendapatan mesti digali terus dengan mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) yang ada.

Dia mengatakan Pemkab Barito Utara juga harus menyusun argumentasi yang kuat apabila meminta dukungan maupun bantuan anggaran dari pemerintah pusat dalam pembangunan. Jadi, pemerintah pusat memahami dan menyadari pembangunan yang akan dilakukan di Barito Utara sangat penting serta mendesak.

"Saya pernah jadi Penjabat Bupati Barito Utara, sehingga punya kenangan dan gambaran terkait kabupaten ini. Saya yakin kita bisa berkembang lebih baik lagi dengan potensi pertanian atau perkebunannya. Terlebih hadirnya IKN di mana dari Kalteng, Barito Utara merupakan gerbang utamanya," ujarnya pula.
Baca juga: Mewujudkan ekonomi yang merata melalui Ibu Kota Negara
Baca juga: Bappenas: Membangun kota sirkular IKN lebih dari soal mengelola limbah

Mengenai adanya reformasi birokrasi serta penghapusan tenaga honorer pada November 2023, menurut senator asal Kalteng ini, mesti dilakukan upaya luar biasa menghadapi konsekuensinya.

Apalagi di Barito Utara tenaga honorer mencapai 3.669 orang, sedangkan tenaga PPPK baru tersedia 167 orang, dan baru ada rencana penambahan lagi sedikit di tahun ini untuk PPPK khusus tenaga pendidik serta kesehatan.

Dia mengatakan kehilangan banyak tenaga pemerintahan tentu akan berdampak pada pembangunan daerah. Belum lagi kondisi yang ada selama ini pun dinilai belum ideal komposisinya, termasuk penyuluh pertanian yang bahkan tidak bisa memenuhi standar kehadiran satu penyuluh tiap desa.

Ditambah lagi, kondisi anggaran yang terbatas dan rendahnya dukungan pusat membuat tantangan makin besar. Termasuk dalam upaya menghadirkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang niat awalnya justru membuat pekerjaan dan anggaran bisa efisien. Agenda satu data dari pemerintah pusat sejauh ini belum sampai ke daerah.

"Terkait situasi tenaga honorer termasuk minimnya tenaga penyuluh hingga soal blank spot jaringan komunikasi, akan saya sampaikan pada menteri terkait untuk menjadi perhatian," demikian Teras Narang.
Baca juga: Bappenas: Membangun kota sirkular IKN lebih dari soal mengelola limbah
Baca juga: Pemerintah dorong pembangunan IKN terapkan prinsip ekonomi sirkular