"Pemerintah perlu mendukung sektor-sektor usaha yang prioritas yang memiliki dampak luas ke masyarakat," ujar Josua saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Kamis.
Josua mengatakan kebijakan fiskal pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial (perlinsos), subsidi serta tidak menaikkan harga bahan bakar dan listrik perlu diteruskan untuk terus mendorong aktivitas pelaku usaha.
Baca juga: Wamenkeu pastikan masyarakat beli BBM dengan harga tak berubah drastis
Menurut dia, kondisi fiskal Indonesia yang kuat dengan masih surplusnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan untuk meredam berbagai dampak kenaikan inflasi.
Saat ini, tekanan terhadap inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah akan menyebabkan harga bahan baku naik sehingga berdampak terhadap naiknya beban bagi pelaku usaha.
Oleh karena itu, ia menegaskan pemerintah juga harus lebih memperhatikan pelaku usaha yang memproduksi produk-produk lokal sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pada saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah.
"Sehingga neraca dagang dan neraca transaksi berjalan akan lebih sustain," ujar Josua.
Baca juga: Kemenkeu perkirakan inflasi capai 4,5 persen di 2022
Selain itu, menurut Josua, pemerintah juga harus menyiapkan kebijakan untuk mengantisipasi melandainya harga komoditas unggulan Indonesia seperti Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara di pasar global.
"Pemerintah perlu menyiapkan langkah tertentu apabila harga komoditas unggulan CPO dan batu bara sudah melandai, sementara harga minyak mentah masih naik," ujar Josua.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga semester I-2022 ini, APBN masih tercatat surplus sebesar Rp73,6 triliun. Besaran surplus ini setara dengan 0,39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Baca juga: Peneliti perkirakan inflasi capai 5 persen sampai akhir 2022
Baca juga: BI mewaspadai risiko kenaikan inflasi lewat operasi moneter
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
