Pria yang juga Wakil Kedua DPRD Sumbar itu mengatakan retribusi tersebut diatur dalam Perda dan pelaksanaannya diatur Pergub Nomor 8 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 47 tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha.
"Jadi memang harus dibayarkan, jangan sampai tidak. Dispora Sumbar sebagai pengelola tentu tidak mau gegabah dalam hal ini meski Semen Padang FC telah memperbaiki fasilitas stadion," katanya di Padang, Kamis.
Ia mengingatkan Semen Padang merupakan tim profesional dan dalam melihat ini juga harus profesional. Mereka ingin menjadikan Stadion Haji Agus Salim ini sebagai kandang di musim ini dan ada biaya retribusi yang dipungut pengelola stadion dengan fasilitas yang ada saat ini.
Dalam hal ini mereka ingin memperbaiki fasilitas agar layak menggelar kompetisi namun itu tidak bisa serta merta dikonversikan dengan biaya sewa stadion.
"Kuncinya adalah komunikasi antara manajemen Semen Padang dengan Dispora Sumbar seperti apa. Ini yang harus jelas dahulu. Apabila Semen Padang cocok dengan biaya yang ditanggungkan maka kesepakatan akan tercapai, namun jika tidak tentu mereka dapat memilih stadion lain sebagai kandang," kata dia.
Baca juga: Semen Padang FC harus bayar retribusi Stadion Haji Agus Salim
Ia menyarankan sudah saatnya Semen Padang FC memiliki stadion sendiri sehingga hal serupa tidak terjadi lagi, selain itu Indra juga menilai fasilitas Stadion Haji Agus Salim saat ini sudah tidak layak. Dalam melakukan perbaikan stadion, pemerintah sendiri terkendala akan biaya karena banyak yang harus dibenahi untuk menjadikan stadion ini gagah kembali.
Dirinya sebagai Ketua Asprov PSSI Sumbar tentu mendukung Stadion Haji Agus Salim untuk menggelar pertandingan Liga namun untuk kewenangan pengelolaan ada di Dispora Sumatera Barat.
"Kita berharap Semen Padang FC menjadi tim profesional yang melihat hal ini dengan bijak dan mampu mencari solusi terbaik dalam kesiapan mereka mengikuti Liga 2 2022," kata dia.
Sebelumnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Barat Dedi Diantolani mengatakan retribusi tersebut diatur dalam peraturan daerah terkait retribusi jasa dan usaha. Tentu sebagai penyewa mereka harus membayarkan hal tersebut karena memiliki konsekuensi hukum.
Retribusi Stadion Haji Agus Salim diatur dalam Pergub Nomor 8 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 47 tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha. Dalam aturan tersebut penggunaan Stadion Haji Agus Salim Kota Padang yang dikelola Dispora Sumbar untuk lapangan sepak bola Liga 1 dikenakan tarif Rp15 juta per kegiatan dalam sehari, sementara untuk Liga 2 dikenakan tarif Rp10 juta per kegiatan dalam sehari.
Sementara untuk Liga 3 dibagi dalam tiga kategori untuk Liga 3 Nasional Rp7,5 juta per hari dan kegiatan, Liga 3 Regional Rp5 juta dan Pertandingan umum Rp3 juta per kegiatan dalam sehari.
Sebelumnya CEO Semen Padang FC Win Bernadino mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar lebih untuk memperbaiki Stadion Haji Agus Salim Padang agar layak menjadi stadion untuk menggelar kompetisi Liga 2 2022.
Perbaikan yang dilakukan adalah perbaikan rumput stadion yang cukup memakan biaya dan waktu, selanjutnya fasilitas stadion seperti lampu stadion, perbaikan ruang ganti pemain, bench pemain dan lainnya. Win berharap Pemprov dapat menghilangkan biaya sewa stadion sebagai kompensasi perbaikan.
"Kita berharap Pemprov Sumbar dapat berkomunikasi dengan baik dengan kita terkait hal ini dan yang harus kita kejar saat ini adalah perbaikan sesuai dengan syarat stadion Liga 2 2022," kata dia.
Baca juga: Persipura tunggu undangan resmi dari Semen Padang untuk uji coba
Baca juga: Pelatih tidak mau PSM terseret ritme permainan Bali United
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2022
