penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) juga dimaksimalkan di tingkat desaJakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) Letjen TNI Suharyanto mendorong penanganan wabah pada hewan ternak dengan cara berbasis desa.
"Seperti penanganan COVID-19, beliau mengimbau agar penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) juga dimaksimalkan di tingkat desa," ujar Kepala Bidang Data, IT dan Komunikasi Publik Satgas Penanganan PMK Abdul Muhari dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Abdul mengatakan Suharyanto salam rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku secara hibrida di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (27/7) mengharapkan penanganan PMK berbasis desa dapat dibangkitkan lagi, salah satunya di Jawa Tengah.
Suharyanto menyampaikan empat strategi utama dalam penanganan PMK berbasis desa.
"Empat strategi tersebut antara lain yaitu biosecurity, pengobatan, vaksinasi dan potong bersyarat di tingkat desa," ujar Abdul.
Baca juga: Karantina Pertanian Denpasar lakukan pencegahan PMK di Bandara Bali
Baca juga: Pemprov Jatim siapkan skema penanganan pasca-PMK
Ia menyampaikan, penanganan PMK melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari perangkat desa, pekerja bidang kesehatan hewan di desa, petugas kesehatan hewan mandiri, serta Babinsa dan Bhabinkamtibnas.
Terkait pembiayaan, penanganan PMK di tingkat desa di Jawa Tengah dapat menggunakan dana swadaya atau dengan Dana Desa (aspek ketahanan pangan dan darurat) seperti Dana Ternak.
Di samping itu, Abdul menyebutkan pemerintah setempat juga menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT), dan mendapat anggaran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam penanganan PMK.
Baca juga: 746.243 ekor sapi telah mendapat vaksin PMK
Ia menyampaikan, penanganan PMK melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari perangkat desa, pekerja bidang kesehatan hewan di desa, petugas kesehatan hewan mandiri, serta Babinsa dan Bhabinkamtibnas.
Terkait pembiayaan, penanganan PMK di tingkat desa di Jawa Tengah dapat menggunakan dana swadaya atau dengan Dana Desa (aspek ketahanan pangan dan darurat) seperti Dana Ternak.
Di samping itu, Abdul menyebutkan pemerintah setempat juga menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT), dan mendapat anggaran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam penanganan PMK.
Baca juga: 746.243 ekor sapi telah mendapat vaksin PMK
Baca juga: Pemprov nyatakan capaian vaksinasi PMK di Jatim tertinggi di Indonesia
Tercatat di Jawa Tengah per Selasa (26/7), sebanyak 54.086 ekor ternak terduga sakit atau suspek PMK, 309 ekor positif PMK, 26.714 ekor membaik, 947 ekor telah dipotong, dan 494 ekor mati. Saat ini sisa kasus PMK sebanyak 25.931 ekor ternak.
Abdul mengatakan Suharyanto dalam pemaparannya, juga menyampaikan sejumlah upaya penanganan PMK di Jawa Tengah.
Strategi yang dilakukan untuk mendukung upaya tersebut adalah dengan Gerakan Jogo Ternak yang melibatkan berbagai komunitas dan Bolo Ternak dengan mengajak perguruan tinggi di Jawa Tengah untuk berpartisipasi.
Baca juga: Kemenkeu siapkan PMK untuk salurkan DAU berdasarkan kebutuhan daerah
Tercatat di Jawa Tengah per Selasa (26/7), sebanyak 54.086 ekor ternak terduga sakit atau suspek PMK, 309 ekor positif PMK, 26.714 ekor membaik, 947 ekor telah dipotong, dan 494 ekor mati. Saat ini sisa kasus PMK sebanyak 25.931 ekor ternak.
Abdul mengatakan Suharyanto dalam pemaparannya, juga menyampaikan sejumlah upaya penanganan PMK di Jawa Tengah.
Strategi yang dilakukan untuk mendukung upaya tersebut adalah dengan Gerakan Jogo Ternak yang melibatkan berbagai komunitas dan Bolo Ternak dengan mengajak perguruan tinggi di Jawa Tengah untuk berpartisipasi.
Baca juga: Kemenkeu siapkan PMK untuk salurkan DAU berdasarkan kebutuhan daerah
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
